Khofifah Ajak Daerah Siaga Hadapi Kemarau Panjang 2026

SURABAYA-KEMPALAN:  Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam rakor yang dihadiri kepala daerah, Forkopimda, Perhutani, BPBD, serta sejumlah instansi terkait, Khofifah menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi sejak dini.

“Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi mari kita antisipasi bersama mulai saat ini,” ujarnya.
Khofifah menegaskan, rakor ini tidak hanya membahas potensi bencana, tetapi juga memastikan kesiapsiagaan dan langkah konkret melindungi masyarakat. Ia meminta bupati dan wali kota segera menyusun rencana aksi dan memetakan wilayah rawan tanpa menunggu bencana terjadi.

Selain itu, ia menginstruksikan distribusi air bersih tepat sasaran serta memperkuat pemantauan titik api di wilayah rawan. Masyarakat juga diimbau tidak membakar lahan atau sampah serta menggunakan air secara bijak.

Berdasarkan data, sepanjang 2022–2025 sebanyak 92–97 persen bencana di Jawa Timur merupakan bencana hidrometeorologi. Sementara pada triwulan pertama 2026 telah terjadi 121 kejadian bencana, didominasi angin kencang (82 kejadian) dan banjir (27 kejadian).

Menurut Khofifah, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang harus dihadapi dengan respons cepat dan berbasis data.

Sementara itu, rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut musim kemarau 2026 di Jawa Timur diperkirakan mulai Mei di sebagian wilayah, dengan puncak pada Agustus. Durasi kemarau diprediksi mencapai 220–240 hari, lebih panjang dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, karhutla, serta berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pada puncak kemarau, sekitar 76,7 persen lahan sawah atau sekitar 921 ribu hektare diperkirakan terdampak.

Untuk itu, Pemprov Jatim menyiapkan strategi terpadu, mulai dari sistem peringatan dini, respons cepat darat dan udara, hingga rehabilitasi pascabencana. Sementara mitigasi kekeringan difokuskan pada penguatan manajemen air, distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, serta pompanisasi untuk pertanian.

Khofifah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penanganan bencana lebih terkoordinasi.
“Kolaborasi dan sinergi untuk antisipasi dampak bencana kemarau, kekeringan, dan karhutla harus terus dikoordinasikan,” pungkasnya.(Dwi Arifin)