“Hiduup Pasar Pramuka…!”

Ketika ijazah hasil uji forensik itu ternyata palsu, maka tindak lanjut adalah Pasar Pramuka. Demikian juga jika diumumkan oleh Polisi bahwa ijazah itu asli, maka benturan yang akan menghancurkan segala rekayasa adalah Pasar Pramuka.

Oleh: M Rizal Fadillah

KEMPALAN: Ketika empat tahun Joko Widodo tidak mampu memperlihatkan ijazahnya, ketika ia tidak pernah menghadiri berbagai persidangan Pengadilan, dan ketika ijazah itu masih misteri status keasliannya di tangan penegak hukum, maka kuat sekali dugaan bahwa memang ijazah Jokowi itu palsu.

Putusan majelis KIP (Komisi Informasi Pusat) di Jakarta memperkuat hal itu.

Suara agar dokumen yang ada di Polda Metro Jaya diuji di Laboratorium Forensik independen atau sekurang-kurangnya diiperkenankan uji banding di Laboratorium lain ternyata tidak mendapat respon kesediaan.

Keraguan publik terhadap proses pemeriksaan di Kepolisian itu sangat beralasan mengingat pemihakkan kepada Jokowi sebagaimana yang diperlihatkan selama ini.

Kepolisian pun tak berani mengumumkan secara terbuka barang bukti tersebut. Jokowi sendiri masih terus berkelit, bahkan bermanuver laporan pencemaran dan fitnah atas beberapa orang kepada Polda Metro Jaya, mengumbar foto teman kuliah, serta melakukan restorative justice atas Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Ijazah “UGM” itu sedemikian rupa diputar-putar agar tetap misterius. Publik pun semakin yakin ijazah itu palsu.

Terobosan serta langkah rasional dan jujur adalah Polisi segera memeriksa segala hal yang terkait dengan Pasar Pramuka.

Beberapa nama sudah dimunculkan mengenai pembuatan ijazah Jokowi di pasar ini untuk keperluan pendaftaran Cagub DKI dan Capres RI, dan bahkan Cawalkot Surakarta. Penegak hukum profesional dan presisi tak akan pernah mengabaikan informasi penting sekelas Pasar Pramuka.

Terbakarnya Pojok Pasar Pramuka pada Desember 2024 pasca TPUA mengadukan Jokowi ke Bareskrim Mabes Polri, 9 Desember 2024, atas dugaan membuat dan menggunakan ijazah palsu telah mengundang kecurigaan serius.

Area yang musnah terbakar tersebut dikenal sebagai tempat pembuatan berbagai dokumen palsu. Terindikasi berkas atau jejak pemalsuan ijazah Jokowi dan lainnya ada di sana. Dan itu dihancurkan.

Beathor Suryadi, kader dari PDIP adalah orang yang pertama mengangkat Pasar Pramuka sebagai lokasi pembuatan ijazah palsu Jokowi. Ia menyebut adanya dua tim terlibat, yaitu tim Solo dan tim Jakarta.

Menurut Beathor nama-nama yang layak diminta keterangan antara lain Andi Widjojanto, Prasetyo Edy Marsudi, Widodo, Anggit, David, Dany Iskandar, Indra, Yulianto, Syarif dan Juri Ardianto. Sejak awal nama pemeran penting Pratikno didorong untuk diperiksa. Muncul pula sosok Paiman.

Mantan intel BIN Kol (Purn) Sri Rajasa Candra meyakini ijazah palsu Jokowi dibuat di Pasar Pramuka dengan mengaitkan kecurigaan pada mantan Wamen Paiman, pemilik kios percetakan, dan menyebut nama Supeno dan Ibu Kana.

Ia punya 10 saksi. Sementara aktivis Rustam Effendi mengaku mendapat info tentang keterlibatan beberapa nama lain. Ada juga sesorang yang siap mengakui pembuatan namun khawatir akan ancaman atas diri dan keluarganya.

Polisi tidak boleh menutup mata dan telinga atas Pasar Pramuka. Di sini ada kunci untuk membongkar misteri itu. Meski dokumen ijazah Jokowi tetap sembunyi di Polda Metro Jaya dan enggan di buka publik, namun itu bukan persembunyian terakhir.

Meski Jokowi terus bersilat lidah dan berkelit, tapi kebohongannya akan terkuak dari tempat pemalsuannya sendiri.

Tersangka dari proses pengalihan mata boleh ada dan berganda, tapi ujung cerita akan menunjukkan bukti nyata. Kepalsuan segera terbuka dengan kesaksian mafia Pasar Pramuka.

Ketika ijazah hasil uji forensik itu ternyata palsu, maka tindak lanjut adalah Pasar Pramuka. Demikian juga jika diumumkan oleh Polisi bahwa ijazah itu asli, maka benturan yang akan menghancurkan segala rekayasa adalah Pasar Pramuka.

Polisi, UGM, dan KPU meneriakkan “Hiduup Jokowii…!”

Dijawab dengan teriaķan Rakyat yang sangat keras dan menggema “Hiduup Pasar Pramuka….!”.

*) Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan