Ramadlan dan Daerah Pasca Bencana

Akhir kata, wahai para pemimpin di semua level. Jadikan Ramadlan ini sebagai momentum terbaik. Tidak hanya membangun kesalehen individual, tetapi juga kesalehan sosial.

Oleh: Agus Wahid

KEMPALAN: Merasa telah menggapai kemenangan. Karenanya penuh suka cita. Bahagia. Itulah sebagian masyarakat yang telah berhasil menunaikan ibadah shaum Ramadlan.

Kebahagiaan itu ditandai dengan sajian pangan yang tergolong mencukupi. Tempatnya pun memadai atau menunjang. Menjadi, paket lengkap yang membuat wajah-wajah berseri.

Sebuah pertanyaan mendasar, apakah kebahagiaan itu juga menampak pada masyarakat shaimin dan shaimat, terutama di daerah-daerah pasca bencana?

Sangat boleh jadi, terjadi pemandangan yang kontras. Di daerah-daerah pasca bencana justru diwarnai pemandangan yang muram, sedih. Faktornya bukan hanya keterbatasan yang tersaji untuk berbuka dan sahur, tapi juga sarananya (tempat tinggalnya) yang memang tidak menunjang.

Kemudian, haruskah pemandangan yang merana itu tetap dibiarkan? Di mana letak empati itu? Jika benar salah satu tujuan shaum adalah membangun empati kemanusiaan, mengapa masih terlihat kemeranaan di daerah-daerah pasca bencana alam yang lalu.

Perlu kita catat, existing pemandangan merana sebagian saudara-saudara kita yang shaum itu menggambarkan sinyal kuat adanya kegagalan dalam menggapai salah satu tujuan shaum kita. Tingkat kesalehannya baru sebatas individual.

Padahal – secara substansial – tujuan shaum itu ganda: di samping membentuk kesalehan individual juga kesalehan sosial, bahkan kesalehan lainnya, seperti kesalehan politik.

Gambaran kesalehan sosial, terutama untuk masyarakat shaimin – shaimat di daerah-daerah bencana terlihat masih jauh dari landasan ideal dari ibadah shaum. Kemudian, apakah setiap individu shaim dan shaimat harus bertanggung jawab untuk menunjukkan empati massifnya terhadap para korban bencana?

Antara ya dan tidak. Setiap diri shaim-shaimat – secara moral agamis – selayaknya menunjukkan keterpanggilan itu: untuk berbagi dan berjuang menciptakan suatu masyarakat korban bencana bisa senyum bahagian, meskipun dihadapkan dengan keterbatasan.

Jika perbaikan tempat tinggal sebagai penunjang kebahagiaan belum terwujud, at least, mereka tersedia pangan yang cukup dan wajar ketika berbuka puasa dan sahur.

Itulah idealitasnya. Tapi, sebagian elemen pun bisa menyampaikan sikap: kan sebagian masyarakat sudah menunjukkan empatinya tak lama setelah terjadi bencana? Hal ini menggambarkan posisi syariah: secara individual, empati itu sudah ditunjukkan. Karenanya, lepas dari tuntutan empati yang paripurna.

Yang menjadi masalah, para korban masih diperhadapkan kebutuhan dasar sampai terselesaikan masalahnya. Di sinilah tugas negara. Sebagai negara Pancasilais dan agama menjadi pondasi dominan, maka negara dituntut untuk menyelesaikan persoalan pasca bencana secara paripurna. Negara tak selayaknya abai atau lalai terhadap hak-hak dasar para korban bencana.

Sangat boleh jadi, para korban bencana tidak terlalu sedih pada hari-hari biasa, di luar Ramadlan. Tapi, saat Ramadhan tiba, terdapat tuntutan kebutuhan yang sarat dengan anasir psikologis. Mereka akan merasa terpukul akibat keterbatasan yang dihadapi saat Ramadlan datang.

Yang perlu kita catat lebih jauh, jika di antara mereka tipis iman dan jika akhirnya “memberontak” dengan cara tidak mendirikan shaum akibat keterbatasan pangan dan papan, maka sosok pemimpin di negeri ini harus bertanggung jawab atas pemberontakan spiritual itu.

Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban sang pemimpin, di level nasional, ataupun daerah. Sanksinya pun tegas dan jelas: persis hukuman bagi yang sengaja meninggalkan puasa wajib.

Yaitu, di akhirat nanti, mereka akan digantung tubuhnya, dan darah akan terus mengalir. Itu merupakan bentuk siksaan atas pelanggaran yang dilakukan. (HR. an-Nasa`I dalam kitab al-Kubraa).

Mendasarkan hadits tersebut, maka sang pemimpin nasional dan lokal tak bisa selayaknya abai atau lalai terhadap penderitaan masyarakat shaimin dan shaimat di daerah pasca bencana.

Maka misi besarnya, sosok pemimpin harus peduli dan dipanggil untuk segera menyelesaikan persoalan rakyat. Dikhawatirkan, di antara rakyat yang sedang kena musibah menuntut dan “memberontak” dengan cara tidak berpuasa.

Meski dirinya tak lepas dari siksa, tapi sang pemimpin juga terkena siksa atas kedurhakaan rakyatnya. Mengerikan.

Mencermati mata rantai pertanggungjawaban sosial dan syariah, persoalan kepemimpinan politik bukan sekedar menikmati fasilitas negara. Tapi – secara tegak-lurus – ia harus bertanggung jawab kondisi riil rakyatnya. Saat ini, sebagian rakyat yang terkena bencana sedang merana akibat keterbatasan pangan dan sarana papan saat Ramadlan ini.

Maka, di masa krusial ini, pemimpin nasional dan lokal harulah mendahulukan perhatian khusus kepada para korban bencana itu. Untuk mencegah terjadinya pemberontakan rohani (tak mau berpuasa) bagi para korban.

Sementara, pemberontakan ini menjadi ancaman serius bagi masa depan sang pemimpin, meski – at least – di alam akherat nanti. Bagi sosok pemimpin agamis, ancaman ini sungguh mengerikan.

Tapi, jika ia atau mereka mengabaikan juga peringatan keras Allah, ya itulah sosok pemimpin yang sudah tererosi kualitas keimanannya. Ancaman hukuman-Nya jauh lebih mengerikan. Ada ribuan “rapel” penderaan sesuai jumlah individu yang sengaja tak berpuasa akibat korban bencana dan tak terperhatikan sebagaimana harusnya.

Kini, sebuah pertanyaan perlu dimunculkan, apakah peringatan Allah itu akan tetap diabaikan? Jika tersadar, di sanalah Ramadlan akan menjadi momentum sekonstruksi fisik dan mental. Kebahagiaan baru yang dirasakan para korban bencana akan menjadi amal ibadah (karya besar agamis) di mata Allah.

Hadiahnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bukan hanya di alam akherat nanti. Tapi, akan ada refleksi konstruktif bagi perjalanan kepemimpinannya. Allah akan “turun tangan” untuk memudahkan persoalan kekuasaan yang ada di pudaknya. Maasyaa Allaah.

Siapkah? Let`s see. Jika ia beriman, ia pasti akan memprioritaskan kebijakan pro pengentasan penderitaan para shaimin-shaimat, terutama di daerah-daerah pasca bencana itu.

Jika krisis imannya makin mengkristal, maka jangan salahkan manakala Allah pun menentukan takdir lain yang jelas-jelas akan menistakannya. Bisa jadi, akan jauh lebih menderitakan sang pemimpin dibanding penderitaan para korban pasca bencana itu.

Akhir kata, wahai para pemimpin di semua level. Jadikan Ramadlan ini sebagai momentum terbaik. Tidak hanya membangun kesalehen individual, tetapi juga kesalehan sosial.

Dharma bakti ini – pada akhirnya – akan mewujudkan kesalehan politik. Inilah misi besar mengapa Allah menitipkan umat manusia sebagai “khalifah di muka bumi”.

Bukan sekedar berkuasa, tapi juga bagaimana menjalankan kepemimpinannya (kekhalifahannya) sesuai titah-Nya. Untuk kebahagiaan seluruh umat manusia, bahkan makhluk lainnya: alam semesta dengan segenap populasinya.

*) Agus Wahid, Analis Politik dan Kebijakan Publik