Hadapi Tekanan Fiskal, Pemprov Jatim Siapkan Strategi Anggaran Alternatif

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono memberi keterangan kepada awak media. (Foto: Dwi Arifin/Kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi kinerja anggaran 2025 sekaligus menyiapkan strategi pembiayaan alternatif untuk menghadapi tekanan fiskal pada 2026 akibat kebijakan pemerintah pusat.

Evaluasi tersebut dilakukan dalam kegiatan Jatim Retreat 2026 bertajuk Creative Financing & Value for Money di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (15/1).

Selain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta BUMD setempat.

Adhy Karyono mengatakan, secara kinerja, realisasi program dan anggaran 2025 tergolong positif. Pendapatan daerah Jawa Timur tercatat mencapai 104 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 92,6 persen.

“Di awal tahun ini kita melakukan review terhadap apa yang sudah kita lakukan. Pertama, memang kita sudah sangat perform untuk pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025,” kata Adhy kepada awak media, usai kegiatan.

Namun, menurut dia, Pemprov Jatim menghadapi tantangan pada 2026 seiring perubahan kebijakan fiskal nasional. Salah satunya dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengubah skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor sehingga porsi pendapatan provinsi berkurang.

Selain itu, kebijakan pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) juga berdampak signifikan. Adhy menyebutkan, pemotongan TKD mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Kondisi ini membuat Pemprov Jatim tetap harus melaksanakan program prioritas dengan baik tetapi juga harus tetap penyesuaian.

“Tetapi itu tidak cukup untuk membiayai semuanya. Oleh karena itu kita mencoba merubah mindset kita menjadi sebuah creative financing dan money for value. Bahwa sebetulnya masih ada sumber-sumber pendapatan lain yang kalau kita gali bisa menghasilkan,” kata Adhy.

Adhy menyampaikan, optimalisasi pendapatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis digital. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyoroti pemanfaatan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp61 triliun, namun dinilai belum produktif.

“Aset kita sangat besar 61 triliun, tetapi tingkat pengembaliannya hanya satu koma atau nol koma malah. Jadi ini kan masih punya banyak peluang untuk bisa mendayagunakan aset untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, baik sewa, kerja sama, pemanfaatan, dan sebagainya,” ujarnya.

Sumber lain yang menjadi perhatian adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena itu, Pemprov Jatim akan meningkatkan produktivitas BUMD agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah lebih optimal.
“Maka kiita bedah semua ke depan harus seperti apa,” kata Adhy.

Untuk itu, beberapa BUMD di luar Bank Jatim akan dilakukan revitalisasi dari yang dilakukan oleh BUMD, baik tata kelola, proses bisnis maupun dari sisi manajemen, akan dihitung kembali. “Hari ini kita menyampaikan apa evaluasinya dan harus bagaimana,” jelasnya.

Adhy menambahkan, ke depan setiap BUMD didorong menyusun desain inovasi agar mampu menghasilkan skema pembiayaan kreatif dan meningkatkan profitabilitas. Karena tugas mereka adalah menghasilkan profit.

Di sisi belanja, Pemprov Jatim juga menekankan prinsip kehati-hatian agar program tetap berjalan dengan biaya pendukung yang lebih efisien.
“Kami merubah mindset bahwa kita bukan hanya menghabiskan anggaran tetapi juga sedikit banyaknya bisa sebagai penghasil,” pungkas Adhy. (Dwi Arifin)