Bambang Haryo Tekankan Peran Negara Siapkan SDM Disabilitas yang Siap Kerja dan Berdaya Saing

Surabaya — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti pada regulasi semata dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Menurutnya, negara harus hadir secara nyata dalam menyiapkan kesiapan mental, keterampilan, dan kompetensi penyandang disabilitas sebelum mereka memasuki dunia kerja.

Hal tersebut disampaikan Bambang Haryo saat ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Rabu. Legislator yang akrab disapa BHS itu menilai bahwa tantangan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja difabel bukan hanya soal kuota, tetapi kesiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Pemerintah sebagai penjamin harus menyediakan ruang pelatihan bagi penyandang disabilitas. Ketika sektor swasta membutuhkan tenaga kerja, mereka sudah siap secara kompetensi, mental, dan keterampilan,” ujar BHS.

Ia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi, baik undang-undang maupun peraturan daerah. Namun, implementasi di lapangan masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam aspek pelatihan dan peningkatan kualitas SDM.

Menurut BHS, banyak perusahaan yang sebenarnya terbuka untuk mempekerjakan tenaga kerja difabel, tetapi masih menemui kendala karena keterampilan yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri modern. Oleh sebab itu, negara harus berperan aktif sebagai fasilitator antara dunia usaha dan penyandang disabilitas.

Selain isu ketenagakerjaan, Bambang Haryo juga menyoroti potensi besar penyandang disabilitas di sektor ekonomi kreatif. Ia menilai, produk-produk kerajinan yang dihasilkan kelompok difabel memiliki nilai tambah tinggi, namun masih terkendala dari sisi standardisasi dan akses pasar.

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk difabel, BHS mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar produk ekonomi kreatif hasil karya penyandang disabilitas dapat memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Dengan sertifikasi SNI, produk kerajinan difabel bisa bersaing tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga global,” jelasnya.

BHS juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan keberpihakan kepada pelaku ekonomi kreatif, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu bentuk keberpihakan tersebut diwujudkan melalui kemudahan akses pembiayaan usaha.

Ia menjelaskan bahwa pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp100 juta tanpa agunan. Bahkan, pemerintah membuka peluang penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai jaminan pembiayaan.

Menurut BHS, kebijakan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha difabel agar dapat meningkatkan skala usaha dan kualitas produksi. Ke depan, ia juga berkomitmen mendorong dukungan peralatan produksi yang lebih modern agar keterampilan pekerja difabel terus berkembang.

“Dengan pelatihan yang tepat, akses pembiayaan yang mudah, serta dukungan alat produksi modern, penyandang disabilitas bisa menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan kompetitif,” pungkasnya.