Desak Pemerintah Bertindak, Bambang Haryo: Pelabuhan Kendal Jangan Dibiarkan Jadi Monumen Mangkrak
KENDAL — Kritik tajam disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat meninjau Pelabuhan Kendal yang telah dua tahun tidak beroperasi. Ia menyebut mangkraknya pelabuhan tersebut sebagai bentuk pemborosan negara dan kelalaian pengelolaan di tingkat daerah.
Saat melihat langsung kondisi di lapangan, ia menemukan banyak fasilitas yang rusak, tidak terurus, serta kawasan yang seharusnya menjadi simpul logistik itu tampak sunyi tanpa aktivitas ekonomi. “Hancur semua pelabuhannya. Banyak yang jebol. Ini memalukan bagi kita,” ucapnya.
Pelabuhan Kendal dibangun pada 2016 sebagai bagian dari PSN dan dirancang untuk mendukung Kawasan Industri Kendal (KIK). Namun setelah alih kelola ke pemerintah daerah, aktivitas pelabuhan justru padam total. Bambang Haryo menilai Pemkab Kendal gagal merawat aset yang bernilai strategis.
“Ini lahan 95 hektare, besar dan mahal. Anggaran yang dihabiskan Rp537 miliar. Tidak bisa dibiarkan menjadi monumen mangkrak,” tegasnya.
Ia menyoroti keputusan Pemkab Kendal yang tidak menganggarkan operasional dan perawatan. Menurutnya, tanggung jawab tersebut melekat secara otomatis ketika pemerintah daerah meminta pelabuhan itu diserahkan dari Kementerian Perhubungan.
“Kabupaten tidak memberikan anggaran sama sekali. Kalau sudah mengambil alih, harus siap merawat. Ini bukan aset kecil,” katanya.
Bambang Haryo juga memaparkan potensi besar Pelabuhan Kendal untuk menopang kegiatan logistik nasional, khususnya sebagai pendukung Pelabuhan Tanjung Emas yang hampir mencapai titik jenuh. Dengan pertumbuhan kontainer 10–15 persen per tahun, ia menilai penggunaan pelabuhan pendamping sudah sangat mendesak.
Ia juga menjelaskan bahwa kendala kedalaman air bukan alasan kuat untuk pelabuhan tidak berfungsi. “Normalisasi alur adalah kewajiban Kemenhub berdasarkan UU 17/2008. Ini bisa diselesaikan, tinggal koordinasi,” tambahnya.
Dalam kunjungannya, hadir pula Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas Aries Wibowo dan UPTD Pelabuhan Kendal Budi Sulistianto. Mereka memberikan penjelasan mengenai rencana aktivasi kembali pelabuhan tersebut.
Menurut Budi, pihaknya telah berkomunikasi dengan PT STL sebagai operator yang siap menghidupkan kembali rute penyebrangan. Izin pendahuluan dari Kemenhub juga sudah terbit, sehingga pengoperasian kembali tinggal menunggu proses teknis.
“Sejalan dengan arahan Pak Bambang, kami targetkan beroperasi sebelum Angkutan Lebaran 2026,” kata Budi.
Bambang Haryo menegaskan bahwa keberhasilan reaktivasi pelabuhan ini tidak hanya penting bagi Kendal, tetapi juga bagi perekonomian Jawa Tengah. “Pelabuhan multipurpose seperti Kendal punya fungsi besar dalam sistem logistik nasional. Pemerintah harus serius,” ujarnya.
Ia meminta Pemkab Kendal segera menyusun alokasi anggaran perawatan, mempercepat koordinasi dengan Kemenhub, dan menyiapkan fasilitas pendukung agar saat diaktifkan, pelabuhan dapat bekerja maksimal.
“Mangkraknya pelabuhan ini harus diputus. Pemerintah daerah dan pusat harus duduk bersama. Ini menyangkut kepentingan banyak pihak,” tegasnya.
