JAKARTA-KEMPALAN: Dalam sebuah sidang resmi Volksraad, dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda, pada 16 Juni 1927, seorang pria berkumis melintang dari Koto Gadang, Sumatera Barat, berdiri dan mulai berbicara.
Bukan dalam bahasa Belanda yang lazim dipakai di forum itu. Bukan pula bahasa Melayu yang biasanya diucapkan dengan nada hati-hati dan penuh pertimbangan. Ia berbicara lantang, tegas, dan penuh keyakinan – dalam bahasa Indonesia.
Namanya Jahja Datoek Kajo. Dan momen itu mencatat sejarah.
Lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 1 Agustus 1874 dari pasangan Pinggir Bandaharo Koening dan Bani, Jahja Datoek tumbuh bukan dari keluarga bangsawan besar.
Masa kecilnya diwarnai rantau: sejak 1882, saat usianya yang baru delapan tahun, ia sudah meninggalkan kampung bersama pamannya. Sekolah berpindah-pindah, dari Suliki hingga sekolah privat di Bukittinggi.
Karirnya di birokrasi kolonial pun dimulai dari titik paling bawah – ia magang di kantor residen Padang Darat pada 1888.
Namun ketekunannya tidak berhenti di sana. Ia naik menjadi juru tulis di kantor kontrolir Agam Tua, dan pada 1895, di usia 21 tahun, ia resmi menyandang gelar Datoek Kajo dan terpilih menjadi Tuanku Laras Empat Koto.
Titik balik hidupnya datang bukan dari ambisi, melainkan dari luka. Pada 1908, pemerintah kolonial memberlakukan sistem pajak atau belasting di Sumatera Barat.
Jahja menyaksikan sendiri bagaimana rakyatnya dibantai oleh militer Belanda karena menolak membayar. Peristiwa berdarah itu dikenal sebagai Tragedi Paladangan – dan ia simpan dalam-dalam, lalu berani melaporkannya kepada atasan pada 1919.
Keberaniannya bersuara membuat posisinya tidak nyaman di mata atasan. Ia pun terus dipindahtugaskan: menjadi demang di Payakumbuh (1915–1918), Padang Panjang (1919–1928), hingga Air Bangis (1928–1929).
Tetapi justru dalam pengembaraan jabatan itu, pandangan politiknya semakin matang.
Puncaknya tiba pada 16 Mei 1927 ketika Jahja terpilih menjadi anggota Volksraad, menggantikan Loetan Datoek Rangkajo Maharadjo yang wafat. Ia menjadi salah satu dari 25 anggota golongan bumiputera dari total 55 anggota dewan, mewakili masyarakat Minangkabau untuk periode 1927–1931.
Volksraad kala itu punya aturan diskriminatif yang sudah lama tak tergoyahkan: bahasa Melayu dilarang dipakai dalam persidangan.
Beberapa anggota bumiputera sebelumnya pernah mencoba, namun langsung ditegur. Jahja tidak. Sejak pidato pertamanya pada 16 Juni 1927, ia tidak pernah sekalipun beralih ke bahasa lain.
Ia bahkan secara terbuka meminta siapa pun yang ingin menanggapi atau menyela pidatonya agar melakukannya dalam bahasa Indonesia – karena, tegasnya, “saya adalah seorang Indonesier.”
Wakil-wakil Belanda geram. Tapi Jahja tidak bergeming. Koran-koran pribumi merespons dengan penuh semangat, memberinya julukan yang kemudian melekat: Jagoan Bahasa Indonesia di Volksraad.
Setelah pensiun pada 1931, ia kembali terpilih menjadi anggota Volksraad untuk periode kedua, 1935–1939, terus menyuarakan kepentingan rakyat Minangkabau dan kaum bumiputera hingga akhir hayatnya pada 9 November 1942.
Semangat perlawanan tersebut rupanya mengalir deras ke generasi berikutnya. Putranya, Daan Jahja, kelak menjadi Gubernur Militer Jakarta – satu-satunya di dalam sejarah kota itu – yang menjabat pada periode 1948 hingga 1950 dengan pangkat Letnan Kolonel TNI.
Dua putra lainnya, Jamalus Yahya dan Akhirul Yahya, menjadi kepala daerah di Sumatera Barat, meneruskan garis pengabdian yang ditancapkan sang ayah.
Jahja Datoek Kajo mungkin bukan nama yang sering muncul di buku pelajaran. Tetapi jauh sebelum Sumpah Pemuda dikumandangkan pada Oktober 1928, ia sudah berdiri sendirian di hadapan kolonial – dan memilih berbicara dengan bahasanya sendiri. (*)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi