TKD Dipangkas, Bus Trans Jatim Koridor GKS dan Malang Terancam Batal Beroperasi
SURABAYA-KEMPALAN: Buntut pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Pemprov Jatim hingga Rp 2,8 triliun oleh pemerintah pusat, pelayanan publik terganggu. Salah satunya adalah bus Trans Jatim yang sudah beroperasi sejak 2022.
Bahkan, akibat pemangkasan tersebut tiga koridor Bus Trans Jatim yang rencananya akan beroperasi jelang akhir tahun 2025 terancam batal.Tiga koridor tersebut, yakni di GKS (Gerbang Kerta Susila) dan dua lainnya di Malang.
“Target kami sebenarnya ada tambahan tiga koridor itu (GKS dan Malang Raya) agar Trans Jatim bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Tapi karena fiskal kita berkurang, ada pengurangan Rp 2,8 triliun dari pusat, sehingga kita harus melakukan penyesuaian,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Nyono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (21/10).
“Sebenarnya nggak apa-apa tidak ada tambahan koridor, tapi subsidi operasional sampai akhir Desember 2025 jangan dikurangi,” harap Nyono menambahkan.
Untuk itu, ia mengaku sudah mengirim surat kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar tidak sampai terjadi pengurangan, mengingat keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Bayangkan, sekarang ini 20 ribu orang per hari yang menggunakan Trans Jatim atau lima juta orang per tahun,” ungkapnya.
Kendati demikian, Nyono memastikan tidak akan ada pemutusan. Sebab, kalau operasional bus Trans Jatim tiba-tiba diputus, masyarakat akan bergejolak “Masyarakat pasti akan protes,” tegasnya.
“Karena apa? Trans Jatim ini sangat membantu masyarakat. Bayangin, dari Sidoarjo, Porong, kota kelahiran saya, sampai ke Paciran (Lamongan) hanya Rp 5.000,” terang Nyono.
“Karcis dari Porong sampai ke Bunder (Gresik), kalau belum 2 jam masih bisa digunakan lagi untuk ke Paciran. Dan itu hanya bayar Rp 5.000,” lanjutnya.
Dibandingkan menggunakan mobil pribadi atau Grap, kata Nyono, tentunya akan jauh lebih mahal. Misalnya naik mobil Grap yang ongkosnya bisa sampai Rp 500 ribu.
Karena itu, meskipun berat, ia masih akan berjuang agar Bus Trans Jatim koridor GKS dan Malang bisa terealisasi pada tahun 2026. Paling tidak untuk GKS dulu. Setelah itu kemudian menyusul Malang Raya. Tapi kalau bisa simultan akan lebih baik.
“Nanti saat PAK kan ada sisa anggaran. Mudah-mudahan disetujui. Sebab untuk penambahan tiga koridor ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp 50 miliar sampai Rp 70 miliar,” jelas Nyono.
Sedang untuk biaya operasional untuk tahun 2025 dianggarkan Rp 150 miliar lebih. Dari anggaran tersebut, Dishub Jatim mendapat subsidi hampir sebesar 80 persen dari Pemprov Jatim.
“Dari subsidi itu
kita bisa mengembalikan 12 sampai 15 persen. Itu yang cash money. Tapi keuntungan lain dari subsidi itu angka kecelakaan turun, emisi turun, kemacetan berkurang, dan pertumbuhab ekonomi di daerah-daerah meningkat pesat. Selain itu, masyarakat terbantu ongkos transportnya. Ini yang perlu dicatat,” pungkasnya. (Dwi Arifin)
