Bambang Haryo dan Rizki Sadig Teratas dalam Survei Kepuasan Publik Legislator DPR RI
SURABAYA – Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (Dapil Jatim I), dan Ahmad Rizki Sadig dari PAN (Dapil Jatim VI), menempati posisi tertinggi dalam survei kepuasan publik yang dirilis The Republic Institute.
Menurut peneliti utama The Republic Institute, Dr. Sufyanto, Bambang Haryo meraih skor kepuasan tertinggi sebesar 8,3, didorong oleh penilaian tinggi pada fungsi legislasi (8,7), pengawasan (7,8), dan representasi masyarakat (8,5).
“Nilai representasi yang tinggi menunjukkan bahwa publik merasakan kehadiran nyata Bambang Haryo dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah,” kata Sufyanto dalam, Jumat (25/7/2025) malam.
Ahmad Rizki Sadig menyusul dengan skor 8,0, dengan keunggulan pada aspek pengawasan (8,0) dan representasi (8,2). Rizki dinilai kritis terhadap kebijakan pemerintah dan aktif memperjuangkan isu-isu lokal di tingkat nasional.
Di posisi ketiga, Muhammad Khozin dari PKB memperoleh skor 7,9 dengan penilaian merata di semua aspek, khususnya pada representasi (8,1).
“Khozin menunjukkan kedekatan dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat di daerah pemilihannya,” ujar Sufyanto.
Survei juga mencatat bahwa aspek representasi dan komunikasi publik menjadi faktor kunci dalam membentuk tingkat kepuasan publik. Legislator yang aktif turun ke dapil, menyerap aspirasi, dan responsif terhadap persoalan warga cenderung mendapat skor tinggi.
Contohnya, M. Sarmuji dan Adies Kadir yang memperoleh nilai tinggi pada aspek representasi masing-masing 8,2 dan 7,9, meskipun nilai legislasi mereka tergolong sedang.
Sebaliknya, Arizal Tom Liwafa (PAN, Jatim I) tercatat memiliki skor total 7,2, yang dipengaruhi oleh nilai legislasi yang rendah (6,7) meski unggul dalam pengawasan (8,0).
“Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur kini menuntut lebih dari sekadar kehadiran formal. Mereka menginginkan wakil rakyat yang hadir secara nyata, responsif, dan berani bersuara atas nama rakyat,” tegas Sufyanto.
Ia menambahkan, kepercayaan publik tidak dibangun dari posisi partai semata, tetapi dari keterlibatan langsung dan keberpihakan terhadap konstituen.
