Banyuwangi – Kemacetan panjang yang melumpuhkan akses menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuai perhatian serius dari Anggota DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono. Dalam kunjungannya ke lokasi pada Jumat (18/7), politisi dari Fraksi Gerindra itu meminta pemerintah segera mengambil tindakan cepat agar kapal-kapal eks Landing Craft Tank (LCT) yang sempat diberhentikan bisa kembali melayani penyeberangan.
Seperti diketahui, sebanyak 15 kapal eks LCT sebelumnya dihentikan operasionalnya oleh otoritas pelabuhan menyusul tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Pemeriksaan kelayakan dan proses docking dilakukan sebagai bagian dari evaluasi keselamatan pelayaran. Namun, hal ini berimbas pada antrean kendaraan yang memanjang hingga puluhan kilometer di jalur arteri Banyuwangi.
“Penumpukan kendaraan ini bukan hanya soal ketidaknyamanan, tapi juga ancaman nyata terhadap kelancaran distribusi logistik nasional. Kita harus ingat, jalur ini bukan hanya digunakan warga lokal, tapi juga menjadi jalur utama barang dan pariwisata menuju Bali,” kata Bambang.
Menurut Bambang, beberapa kapal yang kini belum boleh beroperasi sebenarnya telah melalui proses uji petik dan pemeriksaan teknis sebelumnya. Ia mempertanyakan mengapa kapal yang sudah dinyatakan layak secara teknis tidak segera dikembalikan ke jalur operasional.
Ia juga menegaskan bahwa setiap kapal yang hendak berlayar sudah diwajibkan memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang hanya bisa dikeluarkan jika kapal telah memenuhi aspek keselamatan dan kelayakan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau kapal itu sudah lolos SPB, artinya semua prosedur pemeriksaan sudah terpenuhi. Tidak seharusnya kapal yang memenuhi syarat justru dihentikan, sementara dampaknya ke masyarakat sangat besar,” imbuhnya.
Bambang mencontohkan kerugian ekonomi akibat kemacetan ini. Banyak truk yang mengangkut bahan pokok seperti bawang dan sayuran tertahan selama lebih dari 48 jam. Akibatnya, barang rusak di jalan sebelum sempat masuk pasar.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemacetan di jalur penyeberangan ini bisa mencoreng nama baik Indonesia di mata wisatawan mancanegara.
“Bali adalah destinasi kelas dunia. Ketapang-Gilimanuk adalah pintu masuknya. Kalau wisatawan terjebak macet dua hari, bagaimana kesan mereka terhadap sistem transportasi kita?” ucapnya prihatin.
Bambang mendesak Kementerian Perhubungan untuk bertindak cepat dan memprioritaskan kelancaran arus transportasi. Ia menyebut bahwa krisis ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pelayanan negara.
“Presiden kita saat ini sangat fokus membangun ekonomi nasional. Tapi kalau akses logistik dan mobilitas terganggu seperti ini, semangat itu bisa terhambat,” tandasnya.
Ia menegaskan, pembenahan sektor transportasi laut harus dilakukan secara menyeluruh, namun tetap berpijak pada urgensi pelayanan publik dan perputaran ekonomi.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi