Yudi Latif: Indonesia Alami Kolonialisme oleh Bangsa Sendiri

BANDUNG-KEMPALAN: Kritik keras disampaikan Yudi Latif, Cendekiawan yang juga Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila. Ia menilai, kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dibandingkan masa kolonialisme Belanda.

“Operator kolonialisme dan penindasan di Indonesia saat ini bukan bangsa asing lagi. Itu terjadi sejak 1959. Penindasan dilakukan Bangsa Indonesia sendiri, yang mengembangkan watak kolonialisme yang jauh lebih eksesif dan juga jauh lebih biadab,” ujar Yudi saat menyampaikan Pidato Kebangsaan dalam peringatan Hari Pancasila bersama Majelis Musyawarah Sunda (MMS) di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Senin (1/6/2026).

Menurut Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini, kondisi tersebut telah diramalkan oleh Presiden pertama RI Soekarno. “Dia mengatakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri,” katanya.

Warisan Mentalitas Kolonial

Yudi yang juga Dewan Pakar MMS menilai bangsa Indonesia mewarisi mentalitas kolonial yang membuat masyarakat mudah meniru penjajah dan tunduk pada kepentingan asing.

Menurut dia, watak kolonialisme tercermin dari anggapan bahwa selalu ada ruang kosong yang tidak bertuan untuk dieksploitasi.

Ia mencontohkan kondisi yang terjadi di Morowali dan Papua, ketika masyarakat setempat kehilangan akses terhadap tanah akibat aktivitas pertambangan dan berbagai proyek ekonomi.

“Industrialisasi masuk, warga setempat dianggap tidak ada. Mereka terusir dari tanah sendiri, kehilangan akses pada lahan dan tanah, sehingga menjadi orang yang paling miskin,” tegasnya.

Kritik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Yudi Latif juga mengkritik kebijakan yang dinilai mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang.

“Saat ini telah terjadi seolah masa depan ialah waktu yang kosong dan tidak ada penghuni. Pemerintah Indonesia bebas mengeruk dan menghabisi sumber daya alam, seolah pada masa depan nanti tidak ada manusia lagi. Indonesia sangat jahat,” tegas Yudi.

Menurut dia, praktik tersebut turut memengaruhi penilaian dunia terhadap Indonesia. Ia menyebut Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 122 negara dalam Indeks Solidaritas Antargenerasi (Intergenerational Solidarity Index), sedangkan Vietnam berada di posisi ke-26.

“Indonesia terus-menerus menghabiskan sumber daya alam dalam kebijakannya. Pulau kecil yang sebenarnya dilarang untuk ditambang ternyata terus digerus. Bandung utara yang seharusnya jadi kawasan konservasi diubah jadi perumahan,” ujarnya.

Kemerdekaan Belum Selesai

Yudi Latif menilai, kemerdekaan Indonesia baru merupakan “jembatan emas” menuju cita-cita bangsa yang sesungguhnya, yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Mari kita lihat, apakah mimpi Indonesia itu sudah tercapai. Mimpi tidak pernah salah. Yang salah ialah kemampuan kita untuk mengejarnya. Kemerdekaan itu belum selesai, kita baru berangkat,” ujarnya.

Ia menambahkan demokrasi seharusnya menjadi instrumen penguatan integrasi nasional dan penciptaan keadilan sosial.

“Faktanya yang terjadi sekarang, keadilan sosial makin jauh. Yang terjadi ialah ketimpangan sosial yang lebar. Demi persatuan butuh keadilan, demi keadilan butuh persatuan,” papar Yudi.

Yudi mengutip Soekarno yang mengatakan bahwa pencapaian tujuan nasional memerlukan upaya untuk “merevolusikan Pancasila” agar nilai-nilainya benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Saat ini, demi pencapaian tujuan nasional tersebut, kita harus merevolusikan Pancasila. Persatuan saja tidak cukup, untuk mencapai cita-cita nasional harus merevolusikan Pancasila,” tegasnya.

Menurut dia, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus menjadi dasar dalam tata nilai, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan ekonomi. “Pancasila harus benar-benar bekerja, bukan slogan.

Pancasila harus mengakar, mengubah tatanan bergaul, juga dalam menyusun kelembagaan politik dan ekonomi,” ujarnya.

Reformasi Sistem Ekonomi dan Politik

Dalam kesempatan yang sama, Andri Perkasa Kantaprawira mengatakan, MMS mendorong dua agenda besar, yakni reformasi sistem perekonomian nasional dan penguatan sistem demokrasi berbasis permusyawaratan.

Menurut Andri, salah satu gagasan tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Perekonomian Indonesia yang dipimpin Pinisepuh I MMS Burhanuddin Abdullah.

Selain itu, MMS juga mendorong penguatan sistem perwakilan rakyat dan pembentukan daerah otonomi baru di Jawa Barat.

Andri menilai jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai sekitar 50 juta jiwa belum diimbangi dengan besaran transfer dana dari pemerintah pusat. Ia juga mengungkapkan rencana menjadikan Gedung Indonesia Menggugat sebagai pusat diskusi dan dokumentasi pemikiran kebangsaan.

“Dari sini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin dengan pemikiran genuine,” kata Andri, seperti dilansir KOMPAS.com. (*)