Produksi Melimpah Tapi Perut Rakyat Masih Keroncongan

KEMPALAN: Di balik gegap gempita pernyataan pemerintah mengenai keberhasilan sektor pangan nasional, muncul satu ironi yang menggigit, masih banyak perut rakyat keroncongan

Ketika Presiden dan Menteri Pertanian dengan penuh kebanggaan mengumumkan Indonesia telah mencapai cadangan pangan tertinggi sepanjang sejarah, ternyata masih banyak rakyat kecil yang mengeluh karena harga beras tetap mahal dan dapur mereka tetap berasap tipis.

Pemerintah menargetkan swasembada pangan dalam kurun waktu empat hingga lima tahun ke depan, dan menyebut produksi pangan meningkat tajam hingga 40-50 persen pada semester pertama 2025.

Tapi pertanyaan paling mendasar yang patut diajukan adalah mengapa rakyat kecil masih ada yang harus mengencangkan ikat pinggang jika pangan benar-benar melimpah?

Di tengah dikotomi persoalan, Narasi resmi negara memang tampak menjanjikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut ada mafia dan importir yang gusar atas program swasembada.

Mereka tak senang jika Indonesia berhenti menjadi pasar empuk komoditas pangan luar negeri. Mereka, katanya, telah menanam modal besar: membangun gudang, armada kapal, relasi internasional, dan sistem logistik yang selama ini menopang keuntungan triliunan dalam waktu singkat.

Dalam logika itu, tentu saja program swasembada dianggap mengganggu “rantai emas” para pelaku impor yang selama ini hidup dari perut rakyat Indonesia.

Namun ironinya, yang menjadi korban dari permainan ini tetap sama: rakyat. Di satu sisi, kita disuguhi angka-angka optimistis, grafik menanjak soal ketersediaan beras dan jagung, dan bahkan wacana menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Tapi di sisi lain, suara-suara dari pelosok desa hingga pinggiran kota menceritakan realitas yang berbeda harga beras belum juga turun, harga pupuk subsidi dipermainkan, dan di sebagian wilayah hasil panen petani tidak dibeli dengan harga layak.

Narasi kemegahan itu seperti tidak menyentuh tanah, ibarat buih di atas permukaan yang tidak tahu gelombang di dasar laut.

Inilah paradoks besar dalam program swasembada yang dicanangkan. Di atas kertas, Indonesia seolah berada di ambang kejayaan agraria.

Tapi di lapangan, masyarakat kelas bawah masih berkutat dengan kecemasan soal makan esok hari.

Pemerintah boleh berbangga dengan angka cadangan beras yang menembus jutaan ton, tapi beras itu tidak akan berguna apa-apa jika tidak sampai ke meja makan rakyat.

Pangan bukan hanya soal ketersediaan, melainkan juga aksesibilitas dan keterjangkauan. Produksi melimpah bukan jaminan rakyat kenyang jika distribusi tidak adil.

Ada kesan bahwa negara terlalu fokus pada angka, bukan rasa. Bahwa laporan keberhasilan lebih penting dari pendalaman kondisi di lapangan.

Padahal, dalam sejarah kita, tidak pernah ada kelaparan yang terjadi karena bumi tidak bisa menumbuhkan cukup makanan, tetapi karena distribusi yang dikuasai segelintir pihak dan kebijakan yang berpihak pada mereka.

Jika mafia pangan selama ini masih bisa beroperasi dengan leluasa, itu bukan semata karena kekuatan pasar, tetapi karena mereka memiliki “karpet merah” dari oknum yang justru seharusnya menjadi penjaga keadilan ekonomi.

Lebih menyedihkan lagi, ironi ini diperparah oleh kenyataan pahit lain diantaranya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin meluas di berbagai sektor industri.

Di tengah sorotan pada peningkatan cadangan pangan, ribuan buruh kehilangan pekerjaan. Banyak perusahaan manufaktur, tekstil, logistik, hingga ritel terpaksa gulung tikar karena daya beli masyarakat menurun drastis, dan biaya produksi yang terus melambung.

Pengangguran meningkat, sementara lapangan kerja yang tersedia makin sempit. Banyak kepala keluarga yang dulu bekerja tetap, kini menjadi ojek daring, pedagang kaki lima, atau malah belum mendapat pekerjaan sama sekali.

Ini bukan hanya angka statistik; ini kenyataan yang mereka hadapi setiap hari, di rumah-rumah sempit yang penuh kecemasan.

Ironi itu begitu mencolok: negara berbicara tentang keberhasilan pangan, sementara rakyat berjuang agar bisa membeli kebutuhan paling dasar.

Bagaimana bisa rakyat mempercayai narasi swasembada, jika untuk membeli beras satu kilogram saja harus berpikir berkali-kali? Jika gaji pas-pasan habis hanya untuk bertahan hidup seminggu?

Di pasar tradisional, para ibu kini lebih sering menawar bukan karena kebiasaan, tapi karena terpaksa.

Mereka membeli tempe seiris, cabai sekilo yang dibagi dua kali pakai, dan sayur seadanya. Ini bukan soal kemalasan atau kurang syukur. Ini soal struktur yang tidak memberi mereka ruang untuk hidup layak.

Pernyataan Menteri Pertanian yang menyebut petani dan penyuluh sebagai pahlawan pangan sangat tepat, namun ironis jika dalam kenyataannya mereka tetap menjadi pihak yang paling menderita.

Mereka dituntut untuk terus memproduksi lebih banyak, namun tetap terjepit oleh harga pupuk, biaya produksi tinggi, serta rendahnya harga jual.

Mereka dipuja dalam pidato, tetapi ‘dikhianati’ dalam praktik. Jika benar mereka pahlawan, maka perlakukanlah mereka sebagaimana layaknya pahlawan — diberi penghargaan, perlindungan, dan akses ekonomi yang adil.

Rakyat kecil bukan tidak paham dengan politik pangan. Mereka tidak membaca laporan BPS, tapi mereka bisa merasakan saat harga cabai naik, saat minyak goreng menghilang, dan saat beras harus diirit karena uang belanja makin menipis.

Mereka tidak peduli berapa juta ton cadangan beras nasional jika tetap harus antre panjang di pasar murah atau menerima bantuan beras dua puluh kilo yang tak tahu datang bulan depan atau tahun depan.

Bagi mereka, keberhasilan pangan bukan soal headline media, tapi soal apa yang tersaji di piring mereka setiap hari.

Janji swasembada memang mulia, dan sebagai bangsa, kita layak mengejarnya. Tapi swasembada sejati adalah ketika setiap warga negara, tanpa kecuali, bisa makan layak tanpa bergantung pada bantuan.

Ketika petani tersenyum karena hasil panennya dihargai adil, bukan karena subsidi yang dirapel. Ketika rakyat kecil bisa membeli beras tanpa harus takut harga naik mendadak karena ulah spekulan. Swasembada bukan proyek citra, tapi misi keadilan.

Jika tidak, maka produksi pangan sebanyak apa pun hanya akan jadi angka mati di laporan, sementara perut rakyat tetap keroncongan.

Kita bisa bicara cadangan, surplus, dan stabilitas, tapi jika rakyat masih kehilangan pekerjaan dan tetap lapar, maka keberhasilan itu belum layak dirayakan. ()

Oleh Bambang Eko Mei