Vonis Mati Mahasiswa Pembunuh Pacar di Bangkalan: Perspektif Hukum Pidana Islam, Keadilan, dan HAM

KEMPALAN: Kasus pembunuhan yang melibatkan seorang mahasiswa di Bangkalan menjadi sorotan publik luas setelah vonis mati dijatuhkan oleh pengadilan. Kasus ini tidak hanya memunculkan reaksi emosional masyarakat, tetapi juga mengangkat diskursus serius terkait penegakan hukum pidana, khususnya dalam konteks hukum pidana Islam, prinsip keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tentu memiliki pendekatan hukum yang mengakomodasi berbagai aspek sosial, budaya, dan agama. Namun, dalam kasus ini, vonis mati yang menjadi titik fokus menimbulkan pertanyaan mendalam: Apakah vonis ini mencerminkan keadilan sejati? Apakah juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam? Bagaimana pula dengan perlindungan HAM?

Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Vonis Mati

Dalam perspektif hukum pidana Islam (jinayat), pembunuhan termasuk dalam kategori hudud atau qisas, yakni hukuman yang telah ditentukan secara eksplisit oleh syariat. Al-Qur’an secara tegas mengatur hukum pembunuhan dalam Surat Al-Baqarah ayat 178:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah (pembalasan itu) diikuti dengan cara yang baik, dan (hendaklah) membayar diyat (tebusan).”

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip qisas (balasan setimpal) diberlakukan, namun tetap memungkinkan adanya maaf dan diyat sebagai bentuk penyelesaian yang manusiawi. Dalam kasus pembunuhan yang disengaja, vonis mati dapat dijustifikasi dalam syariat, tetapi harus dipenuhi dengan syarat-syarat yang ketat, seperti adanya bukti jelas dan proses peradilan yang adil.

Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya keadilan dalam hadist:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat ihsan.” (QS. An-Nahl: 90)

Keadilan dalam hukum pidana Islam bukan hanya menuntut pembalasan, tetapi juga mengedepankan rahmat dan pengampunan yang merupakan esensi ajaran Islam.
Keadilan dalam Vonis Mati: Aspek Teoritis dan Praktis

Vonis mati sering menjadi perdebatan karena implikasi moral dan sosial yang sangat besar. Secara teoritis, hukuman mati dapat dianggap sebagai bentuk keadilan retributif, yakni pembalasan atas kejahatan yang sepadan. Namun, keadilan sejati juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan restoratif, agar tidak melahirkan siklus kekerasan yang tiada akhir.

Dalam konteks kasus mahasiswa pembunuh pacar di Bangkalan, penting untuk menimbang faktor-faktor seperti motif, kondisi psikologis terdakwa, serta kemungkinan adanya kesalahan prosedur hukum. Keadilan tidak boleh hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dilalui.

Prinsip keadilan menurut filsuf hukum modern, misalnya John Rawls, menekankan fairness dan perlakuan setara tanpa diskriminasi. Maka, penerapan hukuman mati harus benar-benar bebas dari kesalahan dan bias. Kesalahan vonis mati tidak dapat diperbaiki dan menjadi beban moral bagi negara dan masyarakat.

Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati dalam Perspektif Global dan Lokal

Hukuman mati secara global banyak mendapat kritik dari lembaga HAM internasional, termasuk PBB, yang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang paling fundamental. Indonesia sendiri belum menghapus hukuman mati meskipun telah mengadopsi beberapa prinsip HAM.

Dalam konteks HAM, setiap individu memiliki hak atas kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 3: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan dirinya.”

Meski begitu, negara memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum demi ketertiban dan perlindungan masyarakat. Namun, pelaksanaan hukuman mati harus dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan.

Dalam kasus di Bangkalan, penting untuk menilai apakah vonis mati sudah mempertimbangkan aspek perlindungan HAM dan prinsip keadilan prosedural, termasuk hak terdakwa untuk mendapat pembelaan yang memadai.

Integrasi antara Hukum Pidana Islam, Keadilan, dan HAM

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim perlu mengintegrasikan antara hukum pidana Islam, prinsip keadilan, dan HAM dalam sistem hukum nasional. Ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif seperti pembunuhan dan vonis mati.

Pengadilan dan pembuat kebijakan harus mampu menyeimbangkan ketiga aspek tersebut agar keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi hukum formal, tetapi juga memenuhi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Syariat Islam menawarkan solusi yang tidak hanya menuntut pembalasan, tetapi juga mengedepankan pengampunan dan rekonsiliasi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ash-Shura ayat 40:
“Jika seseorang (yang dibunuh) mempunyai seorang wali, maka hendaklah wali itu mengambil (qisas) dengan cara yang baik, atau (mengampuni), atau (memenuhi) pembayaran diyat dengan cara yang baik.”

Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi ruang bagi fleksibilitas dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Vonis mati mahasiswa pembunuh pacar di Bangkalan membuka ruang refleksi mendalam tentang bagaimana hukum pidana Islam, keadilan, dan HAM dapat diterapkan secara harmonis di Indonesia. Hukuman mati memang dibenarkan dalam syariat Islam untuk kasus pembunuhan, namun harus disertai keadilan prosedural dan kemanusiaan.

Negara harus memastikan proses hukum berjalan transparan dan fair, serta memberikan ruang bagi rehabilitasi dan rekonsiliasi jika memungkinkan. Perlindungan HAM tidak boleh diabaikan dalam penerapan hukuman berat, agar tidak melanggar hak hidup yang fundamental.

Rekomendasi penting adalah memperkuat sistem peradilan agar lebih akuntabel dan humanis, serta melakukan edukasi masyarakat tentang nilai-nilai keadilan yang berimbang, termasuk perspektif hukum Islam dan HAM. Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan tidak hanya menjadi simbol kekuasaan hukum, tetapi juga wujud keadilan sosial yang sejati. ()

Oleh: R. Arif Mulyohadi, Dosen Prodi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dan Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jatim.