Menyongsong hari lahir Pancasila: Demokrasi dan Khilafah dalam Persimpangan Politik

KEMPALAN: Dalam dunia politik di negeri kita, demokrasi dan khilafah mewarisi luka sejarah dalam persimpangan politik. Alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui kesamaan dan perbedaan demokrasi dengan khilafah. Kesamaannya, keduanya menjunjung tinggi nilai adil, makmur, musyawarah dan mufakat. Sedang perbedaannya, demokrasi berpijak pada “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” Sedang khilafah berpegang pada “dari Allah, oleh hamba dan kembali untuk Allah”

Dimaksud dengan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” dalam demokrasi, segala hukum atau aturan menyangkut mengelola negara dari rakyat, sedang oleh rakyat adalah dikelola oleh rakyat, dan untuk rakyat yaitu diperuntukkan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Dalam khilafah, yang dimaksud dengan “dari Allah” yaitu alam semesta seisinya adalah ciptaan Allah bersama hukumnya (Al Qur’an dan hadits shaheh), “oleh hamba” adalah alam semesta seisinya dikelola, dijaga dan dipelihara oleh hamba (manusia) sebagai khalifah di atas bumi, dan kembali untuk Allah, artinya segala upaya manusia di atas bumi dikembalikan atau diniatkan untuk Allah, mengingat segalanya adalah milik-Nya, sebagai hamba yang beriman dan taat.

Dari uraian tersebut sudah nampak jelas persamaan dan perbedaan demokrasi dan Pancasila. Dengan demikian mana yang paling dekat dengan Pancasila sebagai harga mati, demokrasi atau khilafah. Mana yang lebih pantas untuk Indonesia yang merdeka atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, meletakan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama berintegritas dengan empat sila yang lain. Adalah sifat kepemimpinan (khilafah) seorang pemimpin (khalifah) adalah kepemimpinan islami.

Maka dari itu sudah jelas, bahwa demokrasi itu sistem pemerintahan berpijak pada etika dan moral (akhlak) sekuler. Khilafah sifat (kepemimpin) seorang pemimpin (khalifah) adalah sistem pemerintahan bertolak dari etika dan moral (akhlak) religi, tercermin dalam Pancasila yang islami.

Pancasila digagas dan dirumuskan para syuhada melakukan proses bertahap dan melalui perdebatan yang sengit (baca: BPUPKI dan PPKI) perspektifnya tidak kalah jauh dengan demokrasi. Juga bisa diterapkan atau bisa hidup di negara bentuk apapun, diantaranya negara kesatuan, serikat, monarki, kesatuan, federal, dominion, protektorat, uni, koloni, perwalian, mandat, dan sebagainya.

Selanjutnya mari kita renungkan, kenapa kita begitu bertahan dan membangga-banggakan demokrasi, sejak awal kemerdekaan sampai sekarang tidak pernah memberi keuntungan pada bangsa dan negara. Demokrasi dalam perjalanan mengisi kemerdekaan Indonesia di desain untuk menindas dan menjajah, terdengar adil, makmur, terlihat musyawarah, mufakat dan dihormati. Pada akhirnya Indonesia dikenal negara terkaya di dunia, tapi bangsanya masuk urutan termiskin di dunia. Menurut persentasi versi World Bank, di bawah Zimbabwe, Indonesia menempati peringkat kedua penduduk miskin terbanyak. Lebih memperhatikan lagi, Indonesia negara yang membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan termasuk kategori negara gagal sistemik. (UN Chief, Antonio Guterres)

Sementara kita punya Pancasila, mencerminkan sifat kepemimpinan (khilafah)seorang pimpinan (khalifah) yang dicita-citakan Indonesia, dirintis, diperjuangkan dan digagas dengan keringat, air mata dan darah, diframing khilafah membahayakan keberadaan Pancasila dan NKRI. Bertolak belakang dengan pengamatan Jonathan Bloon, khilafah menjaga keberagaman. Di wilayah kekuasaan Islam (Khilafah), tidak hanya muslim tetapi Kristen dan Yahudi (juga) menikmati kehidupan yang baik.

Sebagai penutup perkataan Megawati Soekarnoputri dalam HUT PDI-P menjadi sorotan publik dan menjadi viral terutama pada bagian, “Kalau jadi Islam, jangan seperti orang Arab” mengutip kata-kata sang proklamator Ir. Soekarno, ” Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India, Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.”

Begitu pula dengan berdemokrasi, jangan menjadi seperti orang bule negara-negara Eropa dan Amerika, tetap berdemokrasilah dengan etika dan moral Pancasila, mengandung nilai-nilai kepemimpinan yang religius, bersama membangun budaya dan peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara menyertai perkembangan zaman. []

saiful hadjar
Penulis tinggal di Surabaya.