Jakarta – Setelah masa libur Lebaran berakhir, kawasan Tanjung Priok kembali diselimuti kemacetan panjang. Lonjakan aktivitas logistik di pelabuhan terbesar di Indonesia ini menimbulkan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tapi juga berujung pada beban bagi masyarakat sebagai konsumen. Situasi ini menarik perhatian serius dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono.
Menurut Bambang, kemacetan yang terjadi bukan semata akibat volume kendaraan yang meningkat, melainkan buah dari efek berantai kebijakan pembatasan angkutan barang bertonase besar yang diberlakukan selama libur panjang.
“Ketika pembatasan selesai, semua aktivitas logistik langsung menumpuk. Kapal-kapal membawa kontainer dalam jumlah besar, pabrik buru-buru mengirim barang, dan hasilnya—kemacetan,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/4). Ia menyebutkan bahwa volume kontainer yang dibongkar pekan ini bahkan mencapai 4.300 TEUs, jauh melampaui angka rata-rata harian.
Bambang menambahkan bahwa tak hanya pelabuhan yang kewalahan. Pengiriman barang dari kawasan industri Jabodetabek ke berbagai daerah di Sumatera dan Jawa juga meningkat tajam. Hal ini, ditambah berakhirnya masa kerja dari rumah atau work from anywhere (WFA), memperburuk situasi di jalur-jalur utama yang digunakan baik oleh kendaraan logistik maupun kendaraan pribadi.
“Ini seharusnya bisa diprediksi dan dikelola. Tapi nyatanya, kita masih belum siap menghadapi lonjakan seperti ini,” tegas Bambang.
Ia menyampaikan perlunya pendekatan lintas sektor dalam menangani masalah ini. Tidak cukup hanya dengan regulasi di lapangan, namun perlu ada strategi manajemen lalu lintas yang lebih holistik—meliputi seluruh jalur transportasi di Pulau Jawa, mulai dari jalur selatan, tengah, hingga utara, serta jalan tol.
“Setiap jenis kendaraan harus diatur sesuai waktu dan kapasitasnya. Dan semua ini perlu diinformasikan ke publik secara masif,” tambahnya.
Untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan merata, Bambang menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memanfaatkan teknologi seperti SMS broadcast. Ia juga menilai pentingnya peran media nasional seperti Antara, RRI, dan TVRI dalam menyampaikan panduan jalur alternatif dan kondisi lalu lintas secara real-time.
“Dengan begitu, masyarakat tidak hanya jadi korban kemacetan, tapi juga bisa mengambil keputusan perjalanan yang lebih bijak,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa kemacetan ini tak bisa dibiarkan menjadi pola musiman yang berulang. Menurutnya, lonjakan pascalibur seperti ini bisa menciptakan kelangkaan kapasitas angkut dan meningkatkan biaya logistik, yang pada akhirnya akan membebani harga jual produk ke konsumen.
“Ini akan berdampak langsung ke harga barang di pasar. Industri rugi, logistik rugi, masyarakat pun ikut kena imbasnya,” katanya.
Indonesia, lanjutnya, saat ini masih berada di peringkat 63 dari 139 negara dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023 dengan skor 3,0. Capaian ini menjadi pengingat bahwa sistem logistik nasional masih perlu banyak perbaikan.
Ia juga menyoroti kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok yang sejauh ini baru terpakai sekitar 60–70 persen dari total kapasitas 7 juta TEUs. Jika peningkatan aktivitas terus berlangsung tanpa infrastruktur memadai, kemacetan diyakini akan semakin parah.
“Volume angkutan laut tumbuh 11 persen tahun ini. Kalau tren ini berlanjut tanpa pembenahan, kemacetan yang sekarang akan terasa kecil dibandingkan yang akan datang,” ujar Bambang.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan pembangunan jalur khusus angkutan barang menuju pelabuhan—terpisah dari jalur kendaraan pribadi dan transportasi umum. Menurutnya, ini penting untuk memastikan bahwa distribusi logistik tidak terganggu oleh lalu lintas umum.
“Priok itu bukan hanya tempat keluar-masuk kontainer. Di sana ada penumpang, muatan curah, bahan cair, semuanya ada. Kalau mau logistik jadi tulang punggung ekonomi, kita harus pastikan jalannya lancar,” tutup Bambang.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi