Politik Mehong

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: Silakan buka Google dari carilah kata ‘’mehong’’. Apa yang Anda temukan? Betul. Mehong adalah bahasa gaul anak-anak milenial yang berarti mahal.
Istilah ini populer seiring dengan viralnya Cik Mehong. Ia perempuan Tionghoa berusia 52 tahun yang menjual apa saja di TikTok. Ia menjual buah Gomu-Gomu dengan harga fantastis 5 miliar. Bukan rupiah tapi mata uang ‘’Berry’’ yang dipakai di dunia komik manga ‘’One Piece’’.

Cik Mehong juga menjual lokasi kuburan dengan diskon khusus. Diskon diberikan kepada pembeli yang mati duluan.

Karena cara jualannya yang unik Cik Mehong menjadi populer di medsos. Nama aslinya Tjie Nofia Handayani malah tidak banyak dikenal orang. Istilah mehong pun menjadi kosa kata harian yang banyak dipakai oleh milenial.

Politik Indonesia juga mehong. Itulah yang sekarang banyak disuarakan oleh para politisi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga ikut menyuarakan politik mehong. Biaya penyelenggaraan agenda politik seperti pemilihan umum sangat mahal.

Karena itu ada usul supaya pemilihan langsung diganti menjadi pemilihan melalui DPR atau DPRD. Balik kucing ke era Orde Baru semasa Soeharto. Prabowo kelihatannya setuju dengan usul ini. Sejumlah politisi pun menyatakan kesetujuannya.

Ahli ilmu politik menyebutnya politik transaksional. Anak milenial lebih suka menyebutnya politik mehong. Esensi demokrasi ‘’one person one vote’’ sudah diperjualbelikan. NPWP, nomer piro, wani piro. Satu suara ditukar dengan seratus atau dia ratus ribu rupiah.

Pemilu presiden dan pemilu legislatif yang diselenggerakan serentak tahun ini menghabiskan uang pajak rakyat Rp 71 triliun. Uang itu belum termasuk uang beredar secara ilegal untuk ‘’vote buying’’, membeli suara.

Tidak ada hitungan yang standar berapa yang dihabiskan oleh seorang anggota dewan untuk bisa menembus Senayan. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengaku menghabiskan lebih dari 10 miliar untuk mempertahankan kursinya dari daerah pemilihan Jakarta.

Dengan uang sebesar itu Masinton gagal. Seorang politisi memperkirakan setidaknya perlu Rp 15 miliar kalau mau masuk Senayan. Benar-benar mehong. Gampang diduga. Dengan modal sebesar itu banyak politisi yang kemudian kejar setoran dengan main proyek dan menjadi makelar anggaran.

Netizen mengkritisi politik mehong. Dengan anggaran uang pajak rakyat Rp 71 triliuan untuk membiayai pilpres ternyata hanya menghasilkan tukang loper susu keliling. Anda tahu siapa yang dimaksud.

Setiap menjelang pemilu presiden anggaran bantuan sosial selalu meningkat. Hal itu menimbulkan kecurigaan terhadap adanya politisasi bansos. Para aktivis demokratisasi menyebutnya sebagai ‘’Dirty Vote’’. Dalam sebuah film pendek diungkap adanya korelasi antara pemilu dengan naiknya anggaran bansos.

Setiap tahun Pemilu alokasi dana Bansos selalu meningkat. Baik itu pada Pemilu 2014, Pemilu 2019, maupun Pemilu 2024. Sebaran dan kecepatan penyaluran bansos juga meningkat menjelang Pemilu.

Berbagai jenis bansos disebar menjelang Pemilu 2014. Ada bantuan dengan nominal Rp 50 ribu per kepala keluarga perbulan. Totalnya Rp 9,3 triliun. Ada juga bansos dari kementerian atau lembaga sepanjang tahun yang nilainya mencapai lebih dari Rp 69 triliun.

Kemudian menuju Pemilu 2019, Bansos kembali dikucurkan dengan nilai yang lebih tinggi. Pada Januari 2018 pemerintah Rp 5,3 triliun. Ada juga Bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sepanjang tahun yang mencapai Rp 77,3 triliun.

Penyaluran program Bansos terus dilakukan sepanjang 2019 dengan nilai yang lebih tinggi, mencapai Rp 15,1 triliun. Kemudian ada bansos PKH dan BPNT yang disalurkan sepanjang tahun mencapai angka Rp 97,06 triliun.

Menjelang Pemilu 2024 lebih gencar lagi. Nilainya jumbo. Namanya bermacam-macam damikian pula paketnya. PKH dan BPNT di sepanjang 2023 jumlahnya Rp 114,3 triliun. Subsidi non energi di sepanjang tahun 2023: Rp 185,9 triliun.

Memasuki Januari 2024 makin gas pol. Terhitung bansos yang digelontorkan senilai Rp 78,06 triliun. Paket dan namnya sangat beragam, sedikitnya ada tujuh macam bansos.

Data berbicara, siapa yang menyebabkan munculnya fenomena politik mehong. Jokowilah orangnya. Prabowo ikut menikmatinya. Ibarat ‘’riding the tiger’’, Prabowo menunggangi macan. Ia harus hati-hati. Kalau lengah dia akan diterkam sendiri oleh macan.

Sekarang Prabowo teriak-teriak soal politik mehong. Bukannya menghemat anggaran. Malah mau mematikan hak pilih rakyat dengan mengembalikan hak memilih kepada DPR. Kita sudah hafal akan seperti kejadiannya.

Mengembalikan hak pemilihan kepada DPR sama saja membegal hak demokrasi rakyat. Semua mafhum bagaimana perilaku anggota dewan. Tidak semuanya buruk memang. Tapi yang baik tidak akan bisa memperbaiki yang buruk.

Mengembalikan hak pemilihan ke DPR adalah pemberangusan demokrasi dan mengembalikan Indonesia kepada masa jahiliyah politik. Prabowo tidak akan sulit mewujudkan keinginannya. Mengubah undang-undang di DPR soal kecil, karena KIM-Plus menguasai parlamen.

Praktis hanya PDIP yang menjadi oposisi. Partai Nasdem belum menunjukkan tanda-tanda akan menjadi oposisi. Sejauh ini enggan masuk ke kabinet, tapi menjadi oposisi pun tak mau. Kelihatannya Nasdem ingin menjaga jarak aman. Mungkin saja cari-cari kesempatan untuk menyalip kalau memungkinkan.

Kalau undang-undang sudah diketok maka KIM-Plus akan dengan mudah menempatkan orang-orangnya di setiap pilkada daerah. Koalisi KIM-Plus sangat mungkin akan menyapu bersih semua pemilihan di seluruh Indonesia.

Kalau sudah demikian demokrasi akan mati. Ziblatt dan Levitsky dalam ‘’How Democracies Die’’ (2018) sudah mengingatkan akan datangnya kematian demokrasi. Kematian muncul bukan dari kudeta militer atau serangan dari kekuatan asing. Tapi dari pemimpin populis yang dipilih secara demokratis.

Dengan populisme itu sang pemimpin memanipulasi rakyat. Kemudian dengan populisme itu dia mengubah undang-undang untuk melanggengkan kekuasaannya. Bukan cuma dua periode. Bila perlu seumur hidup. Xi Jinping di China dan Vladimir Putin di Rusia contohnya.

Akankah Prabowo mengarah kesana? Tidak ada yang tahu. Indikasi awal sudah kelihatan bahwa dia tidak ingin ada oposisi. Dia ingin demokrasi santun. Ini tentu tidak lazim. Mana ada demokrasi tanpa oposisi. Mana ada demokrasi santun.

Alih-alih demokrasi santun, yang terjadi adalah demokrasi santunan. Bagi-bagi bansos untuk melanggengkan kekuasaan. (Dhimam Abror Djuraid)

Editor: Nur Izzati Anwar (Izzat)