Populisme ala Jokowi
KEMPALAN: Tak bisa diragukan, Joko Widodo ialah pemimpin populer. Sejak menjadi walikota Solo dua periode, kemudian menjadi gubernur DKI setengah periode, dan sekarang menjadi presiden hampir dua periode, Jokowi menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang populer.
Dia populer karena mencitrakan diri dekat dengan rakyat dan pro kepada rakyat. Citra paling menonjol dari Jokowi adalah kesederhanaan yang dicitrakan melalui penampilan yang diakuinya ‘’ndeso’’. Ia juga mencitrakan diri dekat dengan rakyat, antara lain dengan aksi blusukan yang menjadi fenomena dalam sejarah politik Indonesia.
Popularitas Jokowi itu dalam istilah ilmu politik disebut sebagai populisme. Secara umum didefinisikan sebagai pemimpin yang mendapatkan dukungan luas dari rakyat, berkat citranya sebagai pemimpin yang muncul dari bawah mewakili rakyat. Jokowi ialah potret populisme yang sempurna. Ia lahir dari kalangan rayat jelata, bukan elite politik, dan penampilannya sederhana, baik cara berpakaian maupun cara berbicara.
Populisme lekat dengan konotasi negatif. Seorang pemimpin populis selalu dikaitkan dengan tindakan yang tidak demokratis. Pemimpin populis menjadikan popularitasnya sebagai tameng untuk mendapatkan dukungan rakyat luas meskipun, cara-cara yang dipakainya tidak demokratis.
Ada beberapa varian populisme. Ada populisme positif ada pula populisme negatif. Jokowi lebih diasosiasikan dengan populisme positif, terutama oleh pendukung dan pecintanya. Secara teoretis populisme diasosiasikan dengan otoritarianisme, tetapi Jokowi masuk dalam kategori pengecualian. Beberapa tindakannya tidak demokratis, tapi popularitasnya masih bertahan.
Para pemimpin dunia yang masuk dalam kategosi populis ialah Donald Trump dari Amerika Serikat, Vladimir Putin di Rusia, Victor Orban dari Polandia, Tayep Recep Erdogan di Turki, dan Joko Widodo di Indonesia.
Kemenangan Trump dalam pemilu 2019 dianggap sebagai kebangkitan populisme. Ketika itu Trump menakut-nakuti pemilih dengan isu-isu ancaman dari luar terhadap kemandirian politik dan ekonomi Amerika. Salah satu yang menjadi musuh besar populisme Trump adalah ancaman gelombang imigrasi ke Amerika. Trump juga menakut-nakuti pemilih dengan ancaman serbuan ekonomi China. Trump juga menakut-nakuti pemilih dengan isu serbuan imigran Islam dari beberapa negara.
Narasi populisme terbukti mampu menjadi magnet kebanyakan orang yang merasa teralienasi dari proses politik sehari-hari. Orang-orang yang selama ini merasa dimarginalkan oleh situasi politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan, mendapatkan pelariannya kepada populisme.
Populisme adalah bentuk ketidakpuasan terhadap institusi politik yang sudah mapan. Sebagai posisi politik, para populis meletakkan dirinya dalam bingkai antoginistik terhadap elite, memiliki rasa kuat identitas kelompok, baik secara struktur ekonomi, ras, maupun agama. Pemimpin populis mengklaim dirinya mewakili dan memiliki hubungan personal dengan rakyat untuk melawan elite yang eksploitatif.
Populisme meraih kemenangan melalui penyebaran disinformasi disertai menebar ketakutan atas ancaman dari luar kelompok. Narasi kampanye Trump, Make America Great Again, membangkitkan sentimen anti- imigran yang mengancam ekonomi AS.
Erdogan di Turki dielu-elukan sebagai pemimpin kebangkitan Islam. Ia berkuasa selama lebih dari 20 tahun. Bagi lawan politiknya Erdogan dianggap sebagai diktator yang sangat otoriter. Ia menangkap dan memenjarakan lawan-lawan politiknya dan memaksa tokoh oposisi Fethullah Gulen mengungsi ke Amerika Serikat.
Tetapi, di mata pemilih Islam dan pendukung Islam politik di Turki dan di seluruh dunia, Erdogan adalah pahlawan yang menjadi simbol kebangkitan Islam. Popularitas Erdogan yang luas dari dunia Islam ini menjadikannya sebagai pemimpin Islam paling populis dalam beberapa dekade terakhir.
Jokowi juga mempergunakan populisme untuk mendukung agenda politiknya. Dengan populisme itu Jokowi mengubah UU KPK, UU Omnibus Law, dan UU Ibu Kota Negara. Jokowi terang-terangan pasang badan untuk mengegolkan tiga undang-undang itu. Proses pengesahan undang-undang itu menabrak prinsip-prinsip demokrasi, tetapi Jokowi tidak peduli, karena ia begitu yakin dengan peopulismenya.
Populisme Jokowi cukup unik. Ia mengorkestrasi dukungan dari para relawan yang bertindak sebagai pressure group. Belum pernah ada dalam sejarah Indonesia modern seorang presiden yang mempergunakan relawan sebagai pressure group seperti Jokowi. Organisasi relawan pendukung Jokowi sudah menjadi psudo-partai politik yang mempunyai struktur dan fungsi seperti partai politik.
Pemimpin organisasi relawan diberi kedudukan sejajar dengan para pemimpin partai politik. Dalam banyak kesempatan para pemimpin organisasi relawan duduk sejajar dengan pimpinan parpol. Para pemimpin organisasi relawan juga mendapatkan jatah jabatan di berbagai lembaga negara dan badan usaha milik negara. Bahkan, pemimpin relawan Pro-Jokowi sekarang mendapat kedudukan di kabinet.
Jokowi juga punya pasukan siber yang kuat, terdiri dari para aktivis media sosial, pemengaruh, dan juga pendengung. Mereka menjadi pasukan udara yang kuat dan menjadi tameng dan corong bagi kebijakan-kebijakan Jokowi. Musuh utama rezim Jokowi adalah Islam politik yang digambarkan sebagai kelompok radikal dan intoleran.
Jokowi piawai menempatkan orang-orangnya di berbagai posisi penting lembaga negara, mulai dari kepolisian, tentara, lembaga peradilan, dan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dengan menguasai lembaga-pembaga penting ini Jokowi bisa menundukkan para pemimpin partai politik dengan memberi jabatan politik, sekaligus menjadikan mereka sebagai sandera hukum. Para pemimpin parpol seperti Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan menjadi sandera politik karena diduga punya kasus hukum.
Puncak dari populisme Jokowi akan terlihat pada pemilu presiden 2024. Jokowi tidak bisa menyembunyikan ambisinya dengan cawe-cawe untuk memastikan bahwa presiden Indonesia 2024 akan tetap dalam kendalinya.
Ia berusaha mengorkestrasikan kepresidenan 3 periode, tetapi gagal. Sekarang Jokowi banting setir dengan memplot sang putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Rintangan terbesar untuk pencalonan Gibran sudah dilewati dengan diketoknya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/10). Dengan keputusan MK itu Gibran bisa menjadi calon wakil presiden, meskipun usianya belum 40 tahun.
MK memutuskan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden asal punya pengalaman menjadi kepala daerah atau kepala negara melalui pemilihan langsung. Keputusan ini dianggap sebagai patgulipat di internal MK, karena adanya peran ketua MK Anwar Usman adik ipar Jokowi.
Keputusan ini membuat marah banyak pihak, tapi juga membuat senang banyak pihak lainnya. Jokowi—seperti biasanya—tetap tenang-tenang saja. Ia berada di luar negeri ketika keputusan MK diumumkan. Ia ingin memberi gestur bahwa dia tidak cawe-cawe dalam keputusan MK.
Populisme Jokowi menghadapi tantangan serius. PDIP sebagai partai induk Jokowi tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Kali ini PDIP menghadapi tantangan terbuka dari Jokowi, dan PDIP diuji keberaniannya untuk bertindak. Kalau Gibran resmi menjadi pasangan Prabowo, maka Jokowi sudah melanggar aturan PDIP yang tidak memperbolehkan beda partai dalam keluarga.
Bernikah PDIP menghadapi populisme Jokowi? Kita tunggu. ()
