DPR Demokrat Kirim Dakwaan Pemakzulan Trump ke Senat

WASHINGTON-KEMPALAN: Dewan Perwakilan Rakyat AS menyampaikan kepada Senat pada hari Senin (25/1/2021) dakwaan bahwa mantan Presiden Donald Trump menghasut pemberontakan dalam pidatonya kepada para pendukung sebelum serangan mematikan di Capitol, yang memulai persidangan pemakzulan keduanya.

Sembilan perwakilan Partai Demokrat yang akan menjabat sebagai jaksa dalam persidangan Trump, didampingi oleh juru tulis DPR dan sersan pelaksana tugas, membawa dakwaan terhadap Trump ke Senat dalam prosesi yang khidmat di seluruh Capitol.

Mengenakan masker untuk melindungi diri dari COVID-19, mereka mengajukan dakwaannya melalui Capitol Rotunda yang penuh hiasan dan masuk ke ruang Senat, mengikuti jalan yang diambil oleh massa pendukung Trump pada 6 Januari 2021 ketika mereka bentrok dengan polisi.

Setibanya di Senat, pimpinan pemakzulan dari DPR AS, anggota DPR Jamie Raskin, membacakan dakwaan tersebut. “Donald John Trump terlibat dalam kejahatan tingkat tinggi dan pelanggaran ringan dengan menghasut kekerasan terhadap pemerintah Amerika Serikat,” katanya.

Sepuluh Anggota DPR dari Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat dalam pemungutan suara untuk memakzulkan Trump pada 13 Januari 2021. Tetapi Senat Demokrat akan membutuhkan dukungan dari 17 anggota Partai Republik untuk menghukumnya di majelis yang terbagi secara merata, suatu kenaikan tajam mengingat kesetiaan yang berkelanjutan kepada Trump di antara basis konservatif para pemilih Partai Republik.

Presiden Joe Biden mengatakan pada hari Senin bahwa dia tidak yakin akan ada cukup suara untuk menghukum Trump, dari CNN, mengutip wawancara singkat dengan penerus Trump dari Partai Demokrat.

Lebih dari 30 anggota Partai Demokrat hadir untuk mendengarkan pernyataan Raskin, tetapi hanya tiga dari Partai Republik: pemimpin Senat partai, Mitch McConnell; Senator Mitt Romney; dan Senator Roger Marshall, yang baru saja terpilih pada bulan November.

Polisi di Capitol tersebar di sepanjang rute anggota parlemen dari DPR ke Senat, dan keamanan di sekitar Capitol tetap ketat, dengan jalan ditutup dan pagar kawat berduri. Banyak dari pasukan Garda Nasional yang dikerahkan setelah 6 Januari 2021 telah dipulangkan, tetapi ribuan masih tersisa.

Mulai 9 Februari

Trump, seorang Republikan, adalah satu-satunya presiden AS yang telah dimakzulkan oleh DPR dua kali dan akan menjadi yang pertama menghadapi persidangan setelah turun dari jabatannya. Masa baktinya berakhir Rabu (20/1/2021) lalu.

Senat diperkirakan akan memulai persidangan pada 9 Februari atas Pasal Pemakzulan terhadap Trump. Seratus senator akan menjadi juri dalam proses yang dapat mengakibatkan diskualifikasi Trump untuk kembali menjabat sebagai presiden.

Patrick Leahy dari Partai Demokrat, anggota terlama Senat, mengatakan pada hari Senin (25/1/2021) bahwa dia akan memimpin persidangan.

Meskipun Konstitusi AS menyerukan kepada ketua hakim AS untuk memimpin pemakzulan presiden, seorang senator memimpin ketika yang dimakzulkan bukanlah presiden saat ini, kata sumber dari Senat. Pertama kali terpilih ke majelis pada tahun 1974, Leahy, 80, memegang gelar presiden Senat untuk sementara waktu.

Ketua Mahkamah Agung, John Roberts memimpin persidangan pemakzulan ketika Senat, yang saat itu dikendalikan oleh sesama Partai Republik Trump, membebaskan Trump pada Februari 2020 atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres yang muncul dari permintaannya agar Ukraina menyelidiki Biden dan putranya.

Leahy masih dapat memberikan suara dalam persidangan, kata seorang ajudan, mencatat bahwa para senator masih memberikan suara pada semua hal ketika memimpin majelis.

Sejumlah anggota parlemen Republik keberatan dengan pemakzulan tersebut, beberapa berpendapat bahwa akan menjadi pelanggaran Konstitusi untuk mengadakan persidangan sekarang karena Trump tidak lagi menjabat sebagai presiden.

“Saya masih prihatin tentang konstitusionalitas (pemakzulan) ini, dan kemudian preseden yang dibuatnya dalam upaya menghukum seorang warga negara,” kata Senator Republik Joni Ernst kepada wartawan. “Jadi di masa depan, apakah ini dapat digunakan untuk melawan (mantan) Presiden (Barack) Obama?” dia bertanya.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat, menolak argumen itu pada hari Senin.

“Teori bahwa Senat tidak dapat mengadili mantan pejabat akan sama dengan kartu bebas bebas dari penjara bagi presiden mana pun,” kata Schumer kepada Senat.

Senat Terpecah

Senat terbagi 50-50, dengan Demokrat dalam posisi unggul karena pemungutan suara Wakil Presiden Kamala Harris. Para pemimpin senat pada hari Jumat sepakat untuk menunda persidangan selama dua minggu untuk memberi Trump lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pledoi dan membiarkan majelis fokus pada prioritas awal Biden, termasuk penunjukan Kabinet.

Pemakzulan berfokus pada pidato Trump kepada para pendukungnya di hamparan rumput dekat Gedung Putih tak lama sebelum massa menyerbu Capitol, mengganggu sertifikasi formal kemenangan Biden atas Trump dalam pemilihan 3 November, mengirim anggota parlemen bersembunyi dan menewaskan lima orang, termasuk seorang petugas polisi.

Selama pidatonya, Trump mengulangi klaim salahnya bahwa hasil pemilu itu curang terhadapnya dengan kecurangan dan penyimpangan suara yang meluas. Dia mendesak para pendukungnya untuk berbaris di Capitol, mengatakan kepada mereka untuk “menghentikan pencurian,” “menunjukkan kekuatan,” “berjuang lebih keras” dan menggunakan “aturan yang sangat berbeda.”

McConnell dan anggota parlemen Republik lainnya mengutuk kekerasan itu dan beberapa menuduh Trump menghasutnya. Romney mengatakan kepada CNN pada hari Minggu (24/1/2021) bahwa persidangan diperlukan karena seruan Trump yang menghasut para pendukungnya.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos pada hari Jumat menemukan bahwa 51% orang Amerika berpikir Senatnya harus menghukum Trump, sebagian besar tidak sesuai dengan garis partai. (*)