Provinsi Dajjal

KEMPALAN: Dalam eskatologi Islam Dajjal ialah makhluk keturunan manusia yang bakal muncul sebelum Hari Kiamat. Dajjal disebut juga sebagai ‘’Messias Palsu’’ alias penyelamat palsu, yang akan menjerumuskan manusia kepada kekufuran dengan janji-janji kosong.

Provinsi Dajjal tidak ada dalam kamus eskatologi Islam. Istilah itu beberapa hari terakhir ini viral di media sosial gegara unggahan seorang tiktoker bernama Bima Yudho Saputro. Dalam unggahan itu Bimo menyoroti infrastruktur di Provinsi Lampung yang rusak berat. Jalan-jalan di provinsi itu lebih mirim arena off road ketimbang jalan raya. Beberapa proyek infrastruktur rusak dan mangkrak.

Bima, putra daerah yang sedang meneruskan kuliah di Australia, kemudian menyebut Lampung sebagai ‘’Provinsi Dajjal’’. Bimo tidak menjelaskan alasan di balik penyebutan nama itu. Mungkin dia menyindir kepala daerah Lampung yang hanya umbar janji tapi tidak pernah ditepati. Janji-janji kosong dan palsu itu oleh Bima dianalogikan sebagai janji ‘’Messias Palsu’’ yang identik dengan janji-janji palsu Dajjal. Dari situ Bimo kemudian memunculkan istilah Provinsi Dajjal.

Unggahan ini viral. Reaksi bermunculan. Ada yang pro ada yang kontra. Provinsi Lampung yang jadi sasaran tembak pun jadi kepanasan. Reaksi yang muncul malah membuat situasi tambah panas. Kabarnya, ayah Bima yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan intimidasi. Ibu Bima yang bekerja di sektor swasta juga didatangi seseorang.

Menurut juru bicara Bima, orang tua Bima sempat ditelepon oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Orang tua Bima dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur ke rumah dinas. Sesampainya di sana, ada telepon dari Gubernur Arinal dan diberikan kepada orang tua Bima.
Arinal memarahi orang tua Bima. Dikabarkan Gubernur Arinal memaki orangtua Bima dan menyebutnya tidak bisa mendidik anak. Tidak pakai menunggu lama, sudah ada yang melaporkan Bimo ke polisi dengan sangkaan pencemaran nama baik dengan memakai UU ITE.

Kritikan pedas dari warganet membanjiri laman Instagram Arinal Djunaidi. Ribuan netizen mulai memperhatikan kekayaan orang nomor satu di Lampung tersebut dengan mengirimkan mention ke akun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Mayoritas netizen mempertanyakan mengapa Pemerintah Provinsi Lampung terkesan anti-kritik. Mereka minta Gubernur Lampung introspeksi. Bahkan, banyak di antaranya yang langsung menyenggol akun instagram milik KPK.

Kasus Bima ini sekali lagi menjadi bukti fenomena ‘’Demokrasi di Tangan Netizen’’ yang akhir-akhir ini sering terjadi. Kasus yang paling panas menimpa pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang akhirnya ditahan KPK setelah anaknya melakukan penganiayaan.

Di masa lalu, kasus penganiayaan ini hanya akan menjadi kasus pidana kekerasan. Tetapi di era demokrasi digital sekarang para netizen, yang mempunyai mata elang, membelejeti gaya hidup keluarga Rafael Alun. Mereka membongkar habis kekayaannya yang tidak sesuai dengan standar gajinya.

Akibat investigasi netizen ini KPK pun turun tangan menelusuri sumber kekayaan Rafael Alun. KPK pun menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka dan menahannya. Jaringan bisnis Rafael Alun yang melibatkan aktivitas cuci uang juga dibongkar oleh KPK.

Setelah kasus Rafael Alun terbongar, netizen semakin bersemangat membongkar perilaku pejabat yang suka flexing pamer kekayaan di media sosial. Banyak sekali pejabat yang dicopot dari jabatannya gegara dibelejeti gaya hidupnya yang hedon oleh netizen.

Kasus Lampung juga berpotensi demikian. Reaksi negatif Gubernur Arinal dibalas dengan lebih keras oleh netizen. Gubernur Arinal dirujak habis-habisan oleh netizen. Banyak yang mempertanyakan dipakai apa saja anggaran APBD Lampung sebesar Rp 7 triliun. Banyak yang mencolek akun KPK supaya turun tangan memeriksa Gubernur Lampung.

Konten unggahan di TikTok Bima sebenarnya tidak ada yang baru. Sudah sangat banyak media mainstream yang mengungkap persoalan infrastruktur di Provinsi Lampung. Banyak juga yang sudah menyoroti mangkraknya beberapa proyek pembangunan di Lampung.

Kritik itu tidak mempan, sampai kemudian muncul unggahan Bima dengan gaya bicara yang khas anak milenial yang ceplas-ceplos. Salah satu catch word yang viral adalah sebutan Dajjal itu.

Fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD juga tidak jalan. Kasus infrastruktur yang bobrok ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Anggaran perawatan jalan yang minim sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau DPRD bisa memerankan fungsi pengawasan secara efektif tentu masalahnya bisa diselesaikan.

Fungsi pengawasan yang mandek itu kemudian diambil alih oleh netizen dalam bentuk ‘’public scrutiny’’ pengawasan publik secara informal. Fungsi media sosial sebagai penyebar informasi yang efektif dipakai sebagai sarana untuk melakukan pengawasan publik. Hasilnya jauh lebih efektif. Para influencer, TikToker, Youtuber, yang beraksi di media sosial ternyata lebih ditakuti ketimbang kritik oleh media mainstream.

Adagium Alvin Lim ‘’no viral no justice’’ memperoleh pembenarannya. Lim, seorang pengacara pemberani yang sekarang ditahan, mengatakan bahwa di era digital seperti sekarang pejabat pemerintah hanya takut kepada ‘’virality’’ berita yang menjadi viral di media sosial.

Kritik dan masukan apa pun jarang punya efek, kecuali kalau menjadi viral. Itulah yang dilakukan oleh Alvin Lim. Ia membuat berbagai unggahan berani yang akhirnya menjadi viral dimana-mana. Risikonya, Alvin ditangkap dan ditahan.

Cara-cara penyelesaian yang dilakukan terhadap Alvin menjadi pola standar dimana-mana. Alih-alih memperhatikan substansi reaksi yang dilakukan adalah‘’kill the messenger’’, menghabisi si pengirim pesan.

Kasus kill the messenger sudah banyak terjadi. Bambang Tri dan Gus Nur yang mengungkap kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ditangkap dan ditahan berdasarkan UU ITE. Alvin Lim yang mengungkap borok sistem peradilan ditangkap dan dipenjara. Sekarang giliran Bima Yudho Saputro yang dipolisikan. ()