Diplomasi Gagal, Plt Menpora Sebut FIFA Tolak Syarat-Syarat yang Diajukan Indonesia
JAKARTA-KEMPALAN: Plt Menpora, Muhadjir Effendy menyebut bahwa pencabutan status tuan rumah Indonesia disebabkan karena FIFA menolak syarat-syarat yang diajukan PSSI terkait keikutsertaan Israel.
FIFA telah secara resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Kabar buruk itu diumumkan langsung oleh FIFA lewat situs resminya pada hari Rabu (29/3) pukul 22:00 WIB.
FIFA menulis bahwa mereka mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah karena ‘keadaan saat ini’ dan akan sesegera mungkin mengumumkan tuan rumah pengganti.
Sebelum dicabut oleh FIFA, PSSI melalui Ketua Umumnya Erick Thohir sebenarnya sempat mencoba untuk berdiplomasi dengan FIFA.
Erick Thohir bahkan jauh-jauh datang ke Doha, Qatar, pada hari Rabu (29/3), untuk menemui Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun, diplomasi ini gagal dan FIFA memutuskan mencabut status tuan rumah Indonesia.
Plt Menpora, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa kegagalan diplomasi itu disebabkan karena FIFA menolak syarat-syarat yang diajukan PSSI terkait keikutsertaan Israel.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengajukan syarat-syarat buat Israel ketika tampil di dalam negeri. Hal itu dilakukan pemerintah sebelum Ketum PSSI Erick Thohir melakukan upaya terakhir dengan menemui FIFA di Doha.
Namun, pada akhirnya FIFA menolak kondisi-kondisi yang diajukan Indonesia dan tetap pada pendiriannya untuk mencoret Indonesia sebagai tuan rumah.
“Perlu saya sampaikan bahwa kehadiran delegasi Israel ke Indonesia bukan kali pertama ini, berdasarkan catatan saya sepanjang era reformasi ini sudah delapan kali. Baik dari tim olahraga maupun non olahraga, termasuk pertemuan Inter Parliament Union di Bali beberapa waktu yang lalu.” kata Muhadjir kepada wartawan.
“Di situ kita jadi penyelenggara dan waktu itu juga tidak ada apa-apa, kenapa? Karena kita juga betul-betul menerapkan aturan-aturan sedemikian rupa sehingga kita tidak melewati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh negara, misalnya dari segi konstitusi.” tambahnya.
Namun, Muhadjir Effendy tak menyebutkan secara detail apa yang menjadi poin tawaran Indonesia kepada FIFA. Dia hanya mengisyaratkan bahwa pemerintah tetap mengedepankan konstitusi Indonesia.
Namun, diskusi kedua belah pihak gagal mencapai titik temu dan FIFA lebih mengedepankan asas anti-diskriminasi, dimana semua dianggap setara tidak ada perbedaan.
“Kemarin kami juga sebenarnya juga sudah mengajukan beberapa syarat kepada FIFA, pertimbangan kita itu bagaimana supaya kita tidak tergoyahkan dari kebijakan luar negeri kita terutama yang menyangkut masalah Israel dan Palestina.” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Menko PMK itu.
“Kami juga tetap berkomitmen bahwa kita membela hak-hak dan kepentingan bangsa Palestina dan juga masalah konstitusi, yang tercantum dalam alinea pertama undang-undang yaitu yang mengenai kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ini yang tidak bisa ditawar karena ruh berdirinya negara ini adalah dari Alinea ini.” tambahnya.
“Oleh karena itu, kita tidak ingin ada bangsa lain yang dijajah seperti Indonesia, dalam konteks ini Palestina. Jadi sebetulnya sudah jelas kita sampaikan tapi kalau keputusannya tidak seperti apa yang kita harapkan ya apa boleh buat, itu sepenuhnya wewenang di tangan FIFA.” tutup Muhadjir.
(*) Edwin Fatahuddin
