Tragedi Piala Dunia dan Tragedi Kanjuruhan
KEMPALAN: Indonesia batal menjadi tuan rumah turnamen sepak bola Piala Dunia Usia 20 yang rencananya digelar mulai 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Otoritas sepak bola dunia FIFA memutuskan untuk mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, setelah munculnya penolakan terhadap kehadiran Israel sebagai peserta turnamen tersebut.
Gelombang penolakan muncul dari Muhammadiyah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang kemudian diikuti dengan unjuk rasa oleh beberapa ormas Islam. Masalah ini mengembang menjadi isu politik setelah PDIP ikut menolak kehadiran timnas Israel. Dua orang gubernur PDIP, I Wayang Koster dari Bali, dan Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah, tegas menolak kehadiran timnas Israel.
PDIP sebagai partai pemerintah kali ini berada pada posisi berlawanan dengan pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto secara terbuka menolak kehadiran timnas Israel. Hasto menegaskan komitmen partainya terhadap kemerdekaan Palestina dari pendudukan Israel. Menerima kehadiran timnas Israel oleh Hasto dianggap mencederai komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
Pertentangan terbuka antara PDIP dan pemerintah tidak terhindarkan. Presiden Joko Widodo secara terbuka menyatakan akan menjamin keamanan timnas Israel di Indonesia. Pernyataan Jokowi ini mereduksi isu kedatangan Israel sebagai masalah keamanan saja, padahal yang digugat adalah komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, sebagai bagian dari amanat pembukaan UUD 1945.
Indikasi pencoretan Indonesia sudah muncul beberapa hari terakhir. Salah satunya adalah penundaan jadwal undian peserta Piala Dunia yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada 31 Maret di Denpasar, Bali. Acara undian dibatalkan karena sesuai persyaratan teknis semua wakil peserta Piala Dunia harus mengikuti undian. Karena wakil Israel tidak bisa hadir maka acara undian dibatalkan.
Rumor beredar semakin keras bahwa Indonesia segera dicoret dan bahkan akan dijatuhi sanksi. Presiden Jokowi secara khusus menugaskan Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI untuk melobi Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar. Tapi, Erick yang punya hubungan dekat dengan Infantino gagal meyakinkan FIFA untuk tidak mencoret Indonesia.
Vonis pun jatuh. Erick tidak berhasil meyakinkan Infantino bahwa Jokowi siap pasang badan terhadap segala risiko keikutsertaan Israel. Jokowi menghadapi risiko kemarahan umat Islam, dan menghadapi risiko politik perpecahan dengan PDIP sebagai partai induknya. Jokowi nekat menghadapi risiko itu, tetapi FIFA mengabaikannya.
Dalam rilis resminya FIFA tidak menyebut masalah penolakan kedatangan Israel sebagai penyebab pencoretan. Tetapi, media-media mainstream Eropa dengan jelas menyebut faktor penolakan itu sebagai penyebab utama. Dalam rilisnya FIFA malah mengungkit kembali tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 dan menyebabkan tewasnya 135 suporter Arema, Malang.
Tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu peristiwa terburuk dalam sejarah sepak bola dunia. Gianni Infantino datang langsung ke Indonesia beberapa waktu setelah peristiwa terjadi. Tapi, kehadiran Infantino malah memantik kecaman luas dari suporter sepak bola Indonesia. Alih-alih datang ke Malang untuk bertemu dengan keluarga korban, Infantino malah bermain fun football dengan pengurus PSSI, termasuk ketua PSSI saat itu, Mochamad Irawan.
Sebelumnya, Infantino melakukan rapat dengan jajaran pengurus PSSI, dan kemudian bertemu dengan Presiden Jokowi. alih-alih menjatuhkan sanksi, Infantino malah mendukung pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi dan transformasi sepak bola Indonesia.
Sikap baik Infantino ini merupakan hasil dari lobi Erick Thohir yang langsung menemui Infatino di Qatar bersamaan dengan pelaksanaan tahun lalu. Erick yang pernah menjadi presiden klub Seri A Italia Inter Milan, bisa meyakinkan Infantino supaya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia.
Sikap Infantino itu memicu kontroversi karena dianggap abai terhadap 135 nyawa suporter. Tragedi Kanjuruhan dibandingkan dengan tragedi Heysel pada 1985 menyebabkan kematian 39 suporter. FIFA menjatuhkan sanksi tegas. Tim-tim Inggris dan timnas Inggris dilarang bermain di luar negeri dan dilarang mengikuti semua turnamen internasional selama 5 tahun.
Sebuah pukulan yang benar-benar membuat sepak bola Inggris KO. Bandingkan dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 nyawa dan dibiarkan berlalu tanpa sanksi sedikitpun dari FIFA. Keluarga korban dan ratusan ribu suporter Arema menuntut agar tragedi ini diselesaikan secara tuntas, termasuk mengadili semua yang terlibat.
Alih-alih mendapat perlakuan hukum yang memuaskan, keluarga korban dan para suporter disuguhi keputusan hukum yang sangat tidak memuaskan. Dua orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pertandingan hanya dihukum satu setengah tahun dan satu tahun. Dua orang anggota polisi yang dianggap bersalah memerintahkan penggunaan gas air mata malah divonis bebas. Belum lagi pemiliki Arema FC Iwan Budianto yang masih tetap tidak tersentuh hukum. Rangkaian keputusan ini menambah tragis tragedi Kanjuruhan.
Dua menteri kabinet Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainuddin Amali, kemudian ditugaskan untuk mengambil alih PSSI. Erick sudah melihat turnamen Piala Dunia sebagai panggung politik yang bisa mendongkrak citranya sebagai bakal calon presiden. Tetapi, skenario itu bubar.
Sepak bola Indonesia rugi besar oleh pencoretan ini. Perhelatan Piala Dunia diperkirakan akan bisa menyedot 1,4 juta turis asing dan jutaan turis lokal. Turnamen ini diperkirakan akan menghasilkan devisa triliunan rupiah dari kehadiran turis dan multiplier effect yang diakibatkannya. Belum lagi faktor promosi gratis bagi pariwisata Indonesia.
Pemerintah Qatar dengan sangar cermat dan cerdik mendesain Piala Dunia sebagai sarana promosi yang luar biasa. Qatar bisa menjadi penyelenggara yang sukses sekaligus bisa menunjukkan jati dirinya sebagai negara Islam. Dengan bekingan penuh dari Gianni Infantino, Qatar berani menolak pemakaian lambang LGBT dan menolak penjualan alkohol.
Sayangnya, kali ini Infantino tidak berani pasang badan dengan menjamin kehadiran Israel di Indonesia. Mungkin Infantino sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan pada kasus Kanjuruhan. Dia tidak mau melakukan dua kali kesalahan dengan menjamin kehadiran Israel ke Indonesia. ()
