Jokowi Melawan Megawati
KEMPALAN: DALAM sebuah institusi termasuk didalamnya kepartaian tentu punya aturan dan mekanisme mengatur perilaku para anggotanya. Setiap pelanggaran terhadap penyimpangan perilaku berorganisasi tentu meiliki konsekwensi.
Hal yang sama tentu juga berlaku pada PDIP sebagai partai besar pemenang pemilu 2019. Namun sayangnya meski menjadi partai besar dan ideologis, memiliki jaringan terkuat sampai ke akar rumput, namun tidak semua anggota terutama beberapa elit partai yang memiliki kepatuhan. Sebut saja Ganjar Pranowo dan Jokowi. Bahkan PDIP sampai mengeluarkan peringatan tegas kepada Ganjar berkaitan dengan aktifitasnya dibeberapa daerah dalam kaitan “sosialisasi” pencapresan dirinya. Fonomena Dewan Kolonel yang pro Puan dan Dewan Kopral yang pro Ganjar adalah fakta yang muncul di permukaan.
Sebagaimana yang diputuskan dalam rakernas PDIP yang berlangsung tanggal 21 – 23 Juni 2022, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rakernas hari pertama mengatakan bahwa hanya dirinya yang memiliki kewenangan untuk menentukan calon presiden partai banteng di 2024.
BACA JUGA: Jokowi Antara Ucapan dan Perbuatan, “Isuk Dele, Sore Tempe”
Pernyataan itu disampaikan Mega dengan lantang di depan sejumlah kader potensial seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo, hingga putrinya Puan Maharani.
Bahkan PDIP menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membacakan rekomendasi hasil Rakernas II PDIP. Rekomendasi yang dibacakan Ganjar itu terkait ideologi, sistem politik, dan Pemilu 2024.
“Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai profesor doktor honoris causa Megawati Soekarnoputri,” kata Ganjar membacakan rekomendasi tersebut.
