Arus Balik Kembali pada Pancasila dan UUD 1945 Proklamasi

Menurut Ridwan, pemberlakukan GBHN itu sejalan dengan konsep pembangunan nasional semesta berencana. Karena, untuk melakukan pembangunan Indonesia, harus ada konsep jangka pendek, menengah, panjang, dan sangat panjang.

Rupa nya elit politik tidak paham bahwa GBHN itu satu sistem yang tidak bisa dipisahkan dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara .sebab GBHN itu adalah kedaulatan rakyat dan dilaksanakan oleh Presiden oleh sebab itu presiden adalah mandataris MPR, dan presiden tidak boleh menjalankan politik nya sendiri apalagi presiden petugas partai.

Kesiapan para pejuang Pancasila dan UUD 1945 sudah berhenti berwacana gerakan yang bermula dari studi dan diskusi sudah berubah menjadi Pergerakan Kebangsaan ,dan hari ini semakin membasar dengan lahir nya Front Nasional yang berhimpun nya berbagai organisasi , kesiapan ini rasa nya hanya menunggu waktu yang tepat untuk besiap siaga datang nya arus balik, sedikit-demi sedikit kebohongan-kebohongan mulai terungkap , bahkan nilai-nilai berbangsa yang di perjuangkan dengan darah harta dan air mata telah di khianati oleh pengamandemen UUD 1945 sehingga rusaklah tatanan berbangsa dan bernegara di negeri ini.

Kesadaran pada para pejuang Pergerakan Kembali pada Pancasila dan UUD 1945 Proklamasi rupa nya bukan angan-angan kosong, dan pintu gerbang arus balik itu sudah mendekat maka marilah kita bersiap-siap singsingkan lengan bajumu kita sambut arus balik dengan keyakinan untuk menembalikan Pancasila dan UUD 1945. (*)

Editor: DAD