Franchise Muhammadiyah

MIAI yang sangat menentang kolonialisme kemudian dibubarkan penjajah Jepang pada 24 Oktober 1943. Oraganisasi ini kemudian diganti dengan Masyumi dengan harapan lembaga ini dapat mudah dikontrol oleh pemerintah kolonial.

Sebagaimana MIAI, ormas besar Islam yang menjadi pendukung utama Masyumi adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Setelah kemerdekaan 1945 Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat politik untuk memberi hak kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik, maka berdirilah Partai Masyumi pada 1945. Partai ini menjadi semacam partai konfederasi yang menjadi payung semua kekuatan sosial-politik Islam. NU dan Muhammadiyah menjadi tulang punggung partai itu.

BACA JUGA: Delapan Miliar

Tetapi kemudian dua kekuatan besar itu berpisah dan NU keluar dari Partai Masyumi dan mendirikan sendiri Partai NU. Pada pemilu 1955 PNI (Partai Nasional Indonesia) menjadi juara, lalu Masyumi dan NU berada di runner up dan juara ketiga. Seandainya Masyumi tidak pecah maka akan menjadi penjadi pemenang pemilu.

Kepentingan dan aspirasi politik yang berbeda akhirnya memisahkan dua kekuatan besar itu. Keduanya terpisah dan tidak bisa benar-benar dipertemukan lagi. Di masa kekuasaan Bung Karno politik Islam dianggap sebagai lawan yang berbahaya. Bung Karno menciptakan nasakom (nasional, agama, dan komunis) yang didukung NU. Masyumi menjadi oposisi Bung Karno dan akhirnya dibubarkan pada 1960.

Di masa kekuasaan Soeharto kekuatan Islam politik ditekan habis. Partai-partai Islam dipaksa untuk melakukan merger menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Di bawah tekanan politik yang keras dari rezim Orde Baru Soeharto, kekuatan Islam tiarap dari aktivitas politik dan lebih konsen pada gerakan sosial-keagamaan. NU menyatakan kembali ke khittah pada muktamar di Situbondo 1984 dan melepaskan diri dari politik. Muhammadiyah berkonsentrasi pada aktivitas dakwah dan pendidikan.