Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni kekuasaan, tafsir tinggal terhadap makna. Hanya tafsir pemerintah yang dianggap benar.
Untuk mengamankan tafsir makna, digunakanlah instrumen politik, hukum dan keamanan untuk melindungi.
Masyarakat diracuni dengan narasi sesat atas tafsir tunggal yang disebarkan, seperti yang terjadi saat ini.
Politik menjadi semakin konyol dan tak bermutu, karena memang dimainkan oleh aktor – aktor yang tak punya kompetensi untuk melaksanakan demokrasi.
BACA JUGA: Tinggalkan Ganjar, Jokowi Berpaling ke Prabowo
Coba lihat di Jakarta, Anies dicaci maki, bahkan Ahok simulut jamban, mulutnya juga tak henti – henti menuding Anies hanya bisa bicara, nampaknya Ahok tak berkaca pada dirinya, apa yang dilakukan selama memimpin Jakarta.
Belum lagi pengganti Anies, Heru sang pejabat yang tak berjuang, mengangkangi demokrasi, setelah diberi tugas menggantikan Anies karena proses “merampok” demokrasi, segera melakukan de-anisasi di Jakarta. Program – program Anies yang sudah berjalan baik, diubah total dengan alasan revitalisasi. Nampaknya rezim sangat tidak suka kalau Anies prestasinya dikenang oleh masyarakat.

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi