Revitalisasi Hattanomics

*Disajikan dalam Ruang Bincang 2: Merayakan Indonesia, BAPPENAS, 10 Nop. 2022 #Gurubesar ITS Surabaya; Ketua Wankar ICMI Orwil Jawa Timur; QC Engineer Divisi Kaprang, PT. PAL Indonesia, 1986-1988; Kurator Kuliah Bung Karno Untuk Kebangsaan dan Teknologi UUD 2002 membuka jalan bagi full fledged neokapitalisme di Indonesia seiring dengan liberalisasi politik.

Ini tidak pernah dibayangkan oleh Wijoyo sebagai patriot. Prinsip2 ekomomi berbagi dalam Hattanomics sebagaimana diamanahkan dalam UUD45 pasal 33 semakin jauh ditinggalkan melalui serangkaian UU privatisasi pengelolaan sumber-sumber daya alam dan energi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kompetisi ditekankan, kolaborasi ditelantarkan.

BACA JUGA: Sumpah Pemuda?

Secara perlahan tapi pasti, kelompok China dan asing semakin menguasai ekonomi Indonesia, terutama melalui penguasaan lahan pertambangan, perkebunan dan perumahan dan kawasan komersial lainnya di perkotaan. Bahkan kelompok ini menguasai perbankan, dan media massa, serta sektor2 strategis lainnya. Dari hutang republik ini sebesar Rp. 15 kT sebagian merupakan hutang pemerintah, BUMN, dan swasta sementara PDB Indonesia mencapai sekitar Rp. 17kT.

Habibienomics

Kehadiran Habibienomics di awal 1980an sebenarnya memberi penguatan pada kelemahan Wijoyonomics yang terlalu mengandalkan liberalisasi pasar, dan sektor keuangan. Dengan spirit makership Jerman, penguasaan teknologi dengan strategi progressive manufacturing, di era Habibie ini profesi insinyur memperoleh penghargaan yang lebih besar dari sebelumnya.

Penguasaan sektor rill melalui penguasaan teknologi dikembangkan melalui pendirian industri strategis yang menunjang sektor transportasi seperti industri penerbangan, perkapalan dan kereta api. Sayang sekali, kepresidenan Habibie tidak berlangsung lama sehingga peta jalan menuju Indonesia sebagai negara industri harus berhenti di tengah jalan. Oleh IMF, industri strategis dilarang untuk memperoleh dukungan pemerintah.