Revitalisasi Hattanomics

Ekspor kayu, ikan dan sawit dibayar dengan komoditi lain yang kita butuhkan, atau dengan produk2 teknologi. Pola ini tidak hanya menguntungkan produsen Indonesia, tapi juga produsen negara mitra. Ini praktek fair trade yang sesungguhnya serta perwujudan sustainable quality growth. Dualisme ekonomi ala Boeke (1910) akan juga hilang dengan Hattanomics.

Catatan 

Persatuan Indonesia dan keadilan sosial untuk negara kepulauan bercirikan Nusantara mensyaratkan sektor maritim yang kuat. Bersama dengan program dekarbonisasi dan pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan, termasuk PLTN, sektor maritim perlu didukung kebijakan afirmatif karena ini sektor yang slow yielding, high investment, high risk, and technologically intensive. Ketimpangan spasial antara Jawa dan luar Jawa memerlukan dukungan sistem logistik nasional bertulangpunggung angkutan laut dan pemerataan akses energi ke Kawasan Timur Indonesia.

BACA JUGA: Samboisasi Tata Kelola Negara

Kelancaran trade and commerce sebagai instrumen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kepentingan maritim, apalagi di negara kepulauan. Menjadi negara maritim bagi Indonesia adalah sebuah default geostrategy. Armada kapal nasional harus dilihat sebagai public goods dan infrastruktur, tidak cuma jaringan jalan dan jembatan atau pelabuhan. Industri maritim menjadi sektor pengungkit untuk merevitalisasi Hattanomics di mana BUMN bekerjasama dengan koperasi sebagai mitra kerja dalam membangun ekonomi berbasis agro maritim sesuai fitrah negara kepulauan.

Akhirnya pembangunan harus dirumuskan kembali bukan sekedar upaya peningkatan konsumsi di bumi yang terbatas, namun lebih sebagai upaya perluasan kemerdekaan (Sen, 1999) yang akan membawa peluang yang lebih besar bagi kehadiran kebahagiaan sebagaimana dicita-citakan Hatta. Muhammad Rasululllah saw mengatakan bahwa Rumahku adalah surgaku. Adalah dari keluarga kebahagiaan itu dibangun. (*)

Editor: DAD