DOM dan DOI

Perundingan antara Pemerintah RI dan GAM di Swiss pada 6-10 Januari 2001 menyepakati moratorium kekerasan, yang kemudian mentransformasi perjuangan GAM yang tadinya melalui perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik. Tetapi, berbagai insiden kekerasan masih terjadi.

Momentum perdamaian muncul pada 2005 setelah terjadinya tsunami Aceh. Indonesia dan GAM mengadakan pertemuan di Helsinki, Finlandia menghasilkan berbagai kesepakatan damai yang mencakup pembangunan ekonomi, bendera lambang Aceh, dan pengungkapan pelanggaran HAM.

Perdamian sudah tercapai meskipun belum semua poin kesepakatan dilaksanakan. Pengungkapan kasus pelanggaran HAM belum seluruhnya diselesaikan. Hal ini menyisakan luka yang terpendam yang bisa sewaktu-waktu muncul lagi kalau terjadi gesekan baru.

BACA JUGA: Muhammad

Beberapa hari terakhir para aktivis kemanusiaan dan demokrasi Aceh menggugat sikap pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat lokal dan berpotensi menumbuhkan kembali luka lama.

Pemerintah pusat melalui Mendagri Tito Karnavian menunjuk dua orang pejabat BIN (Badan Intelijen Negara) sebagai pejabat bupati di Nagan Raya dan Kabupaten Pidie. Penunjukan ini menimbulkan protes karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Sebelumnya, Tito juga sudah menunjuk pensiunan jenderal TNI menjadi pejabat gubernur Aceh.

Para aktivis demokrasi bereaksi terhadap penunjukan itu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik pemerintah karena keputusan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie. Nama pejabat BIN tidak ada dalam tiga nama yang diusulkan DPRK Pidie. Ini berarti suara daerah juga masih tidak dipertimbangkan secara signifikan.