Perludem melihat pemilihan pejabat BIN sebagai pejabat kepala daerah menunjukkan pemerintah hanya melihat faktor kepangkatan. Pemerintah tidak memperhatikan kepakaran pejabat yang ditunjuk. Karier dan pengalaman di BIN dianggap tidak relevan dengan urusan-urusan pemerintahan daerah, sehingga aneh bila pejabat BIN diangkat sebagai penjabat kepala daerah.
Munculnya orang-orang BIN di pemerintahan daerah mempertunjukkan hubungan antara Tito Karnavian, yang mantan kapolri, dengan Budi Gunawan, kepala BIN yang juga jenderal polisi yang berpengaruh. Budi Gunawan dikenal mempunyai hubungan dekat dengan Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDIP.
Budi Gunawan mempunyai jaringan politik yang kuat dan disebut-sebut menjadi arsitek rekonsiliasi antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto pasca pilpres 2019. Rekonsiliasi itu sangat kontroversial karena ditolak oleh sebagian pendukung Prabowo. Meski demikian, rekonsiliasi itu menjadi salah satu langkah politik besar yang menunjukkan kepiawaian Budi Gunawan dalam bermain politik.
BACA JUGA: Nico dan Ibul
Kendati tidak berhasil menjadi kapolri karena terindikasi terlibat kasus korupsi oleh KPK, tapi Budi Gunawan tetap memainkan peran strategis dalam posisinya sebagai ketua BIN. Jaringannya di kepolisian sangat kuat dan hubungannya dengan Tito Karnavian dan petinggi Polri sangat dekat, termasuk dengan ketua KPK Firli Bahuri.
Sampai 2024 mendatang terdapat 270 kepala daerah yang habis masa jabatannya. Tito Karnavian sebagai menteri dalam negeri punya kewenangan untuk menunjuk orang-orangnya untuk mengisi jabatan itu.

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi