Reshuffle Kabinet untuk Politik Identitas?

Dr. Aribowo

Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga

KEMPALAN: Wasisto Raharjo Jati, peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), lewat artikelnya berjudul The Situation of Declining Indonesian Democracy in 2021, The Insights, No. 27/09 Juni 2021 menyatakan adanya penurunan demokrasi di era rezim Joko Widodo (Jokowi).

Penurunan demokrasi itu disebabkan oleh 3 hal yaitu (1) meningkatnya peran TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam urusan sipil, (2) perpecahan ideologi, utamanya makin mengerasnya konflik antara kelompok Islam dan nasionalisme. Faktor (3) adalah semakin kuat dan besarnya peran politik dinasti.

Sejak Jokowi menjadi presiden frekuensi keterlibatan TNI dalam masalah sosial dan politik semakin luas. Meskipun tidak seluas era rezim Soeharto, ada fenomena kuat TNI untuk terlibat kembali ke dalam masalah soial dan politik, urai Jati.

Sebenarnya ada fenomena lain yang jauh lebih kuat dan massif adalah peranan polisi dalam masalah sosial dan politik. Mereka tidak hanya berperan dalam bidang hukum (penegakan hukum), namun semakin jauh bergerak dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Sosiolog M. Najib Azca, dari Fisip Universitas Gadjah Mada, mencatat kuatnya police state. Kuatnya peran polisi dalam kekuasaan Jokowi sehingga muncul gejala transformasi dari rule of law menjadi rule through law. Menggunakan istilah John Keane yang berarti hukum digunakan sebagai instrumen kekuasaan (John Keane.2020.The New Despotism. London: Harvard University Press).

Faktor kedua semakin menguatnya fragmentasi ideologi Islam dan nasionalisme. Sejak Jokowi berkompetisi dalam pilgub (pemilu gubernur) 2012 konflik antara kelompok Islam dan nasionalisme itu menguat. Hal itu berlangsung terus hingga pilgub DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta 2017.

Begitu juga polarisasi tersebut meruncing dalam pilpres (pemilihan presiden) 2014 dan 2019. Sebenarnya Jokowi sudah berusaha untuk menetralisir polarisasi itu tetapi menurut Dr Abdul Aziz, dosen Fisip Universitas Brawijaya, belum berhasil hingga saat ini, tulisnya lewat WhatsApp kepada Optika.id, Minggu (24/10/2021).

”Jokowi berhasil merekrut kekuatan Islam Ahlusunnah Waljamaah (NU), tetapi belum mengambil Islam modern dan perkotaan. Bahkan Islam populisme belum tersentuh sekali,” urai Aziz.

Bahkan ada kecenderungan Jokowi semakin memperkuat koalisi nasionalisme. ”Hal itu berarti tidak menyerap kekuatan Islam modern dan populisme, namun mengambil posisi berhadapan dengan kekuatan Islam non NU (Nahdlatul Ulamah),” tegas Aziz.

“Reshuffle kabinet Jokowi akan datang tampaknya mengambil langkah semakin memperkuat koalisi nasionalisme daripada menyerap kekuatan Islam modern, bahkan ditariknya PAN dalam koalisi pemerintah justru “pengucilan” kekuatan Islam tersebut,” urai Aziz lebih detail.

Konflik politik identitas tampaknya terus berkembang dan berbagai pihak belum tampak untuk mengurangi, apalagi menghilangkan, politik identitas. Elite kekuasaan dan oposisi justru semakin asyik main politik identitas tersebut, kesimpulan Aziz.

Reshuffle karena…