Jenderal Dudung

Absennya TNI dari kegiatan politik dalam 20 tahun terakhir melahirkan supremasi sipil yang penuh dinamika. Pada era Joko Widodo sekarang supremasi sipil melahirkan koalisi besar pendukung pemerintahan. Koalisi politik besar ini melakukan koalisi dengan kekuatan bisnis yang sering disebut sebagai oligarki. Rezim Jokowi dianggap tidak memberi ruang yang cukup bagi demokrasi yang dinamis.

Sementara TNI–yang secara historis selalu ikut aktif dalam percaturan politik–dipaksa untuk menepi dari kancah politik nasional. TNI harus menanggung dosa politik akibat keterlibatannya dalam rezim Orde Baru Soeharto selama 32 tahun.

Di era supremasi sipil sekarang ini TNI betul-betul diharamkan untuk berpolitik. Indikator sekecil apapun harus segera dimatikan sejak dari awal. Itulah yang terjadi pada Jenderal Dudung sekarang ini. Dia dianggap telah berpolitik dan gerakannya harus dihentikan sejak dini. (*)

Editor: DAD