Dua Peserta SPPI Meninggal, Gerakan Rakyat Desak Pemerintah Hentikan Latihan Militer Jabatan Sipil

KEMPALAN: Gerakan Rakyat melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan rekrutmen di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut menyusul dua peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDKM) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya dua orang peserta SPPI. Peristiwa tersebut adalah tragedi yang harus jadi perhatian serius dan perlu di usut tuntas,” ujar Juru Bicara Gerakan Rakyat, Sarifadilah Aziz atau biasa disapa Sarai, Rabu (24/6/2026).

Diketahui, dua peserta dilaporkan meninggal dunia bernama Anisa Muyasarroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Anisa dilaporkan meninggal dunia akibat heat stroke saat mengikuti pelatihan militer di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan. Sementara, Yonanda mengembuskan napas terakhirnya akibat henti jantung saat menjalani pelatihan di Satdik Puslapur Kodiklatat Baturaja.

“Setiap warga negara yang mengikuti program pemerintah berhak memperoleh jaminan keselamatan. Tidak boleh ada nyawa yang melayang akibat metode pelatihan yang tidak sesuai dengan tujuan program,” jelasnya.

Gerakan Rakyat menilai metode pelatihan semi militer kepada rekrutmen sipil bertentangan dengan kebutuhan dasar di lapangan. Menurut Sarai, tata kelola koperasi dan pengembangan kampung nelayan membutuhkan pendekatan ekonomi serta manajerial, bukan ketangkasan fisik militer.

“Kami berpandangan bahwa untuk membangun koperasi dan usaha kampung nelayan yang dibutuhkan adalah pendidikan kepemimpinan, manajemen, kewirausahaan dan tata kelola penguatan ekonomi rakyat. Jika memang ada pelatihan kedisiplinan, pelaksanaannya harus proposional, mengutamakan keselamatan, serta di sesuaikan dengan kondisi peserta,” ucap Sarai.

“Tragedi ini tidak bisa hanya di anggap sebagai resiko biasa yang wajar, setiap kehilangan nyawa harus menjadi bahan evaluasi dan momentum untuk menghentikan kebiasaan pemerintahan ini memberlakukan pelatihan militer pada semua rekrutmen jabatan sipil. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak ada program pemerintah yang lebih berharga dari pada nyawa warga negara,” lanjutnya.

Atas dasar evaluasi total terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsamil), Sarai membeberkan lima poin tuntutan resmi Gerakan Rakyat kepada pihak pemerintah, meliputi:

1. Pemerintah membuka secara transpran penyebab meninggalnya dua peserta kepada publik.
2. Dilakukan investigasi yang independen dan menyeluruh untuk mengetahui kesalahan dalam pelatihan.
3. Seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus di proses secara hukum.
4. Pemerintah harus memberikan santunan pada keluarga korban.
5. Stop semua pelatihan militer untuk rekrutmen semua jabatan sipil. Pelatihan-pelatihan semacam itu tidak bersesuaian dengan tujuan program dan telah terbukti mengorbankan nyawa rakyat.