Dapat Alokasi Anggaran Rp125,2 Triliun pada 2023, Simak Agenda PUPR di Tahun Depan!

JAKARTA-KEMPALAN: Pada tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menjadi kementerian atau lembaga yang alokasi anggarannya berada di posisi kedua.

Kementerian PUPR pada tahun depan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp125,2 triliun agar dapat melanjutkan beberapa program dalam pembangunan infrastruktur.

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan bahwa alokasi anggaran tersebut bertambah sebesar Rp27,1 triliun yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp98,2 triliun.

“Pada 2023, pagu PUPR sudah termasuk IKN sebesar Rp20,8 triliun. Total IKN untuk prasarana dasar di KIPP itu Rp43 triliun dari 2022–2024, pada 2022 dibutuhkan Rp5,4 triliun, dan 2023 Rp20,8 triliun dan sisanya pada 2024,” pungkas Basuki, Selasa (16/8/2022).

Pada 2023, selain melakukan pembangunan IKN pihaknya juga akan kembali untuk melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan perumahan, bendungan, dan jalan tol.

Pihaknya akan menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol dengan panjang 297 km dan juga menyelesaikan tergetnya 12 ruas jalan tol agar rencana strategis nasional jalan sepanjang 1.565 km hingga 2024 dapat tercapai.

“Pada tahun 2022 ada 365 km (yang akan diselesaikan), 2023 ada 297 km pada 12 ruas,” ucap Basuki dalam Konferensi Pers, Selasa (16/8/2022).

Pada tahun 2023, ruas jalan tol yang akan ditargetkan untuk selesai adalah sepanjang 8 km untuk Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 4, sepanjang 58 km untuk Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 3 dan 4, sepanjang 69,2 km untuk Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung seksi 2 dan 3, dan sepanjang 19,4 km untuk Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3.

Selain itu, Basuki mengatakan pihaknya akan menargetkan untuk melakukan pembangunan di sektor sumber daya air di antaranya adalah menyelesaikan pembangunan sebanyak 13 bendungan dan membangun jaringan irigasi pada 2023 seluas 6.900 hektare.

Kemudian, Kementerian PUPR akan membangun rumah swadaya sebanyak 27.825 unit, rumah susun sebanyak 4.575 unit, dan rumah khusus sebanyak 3.360 unit.

Bantuan pembiayaan perumahan juga akan disalurkan oleh Kementerian PUPR melalui FLPP, yaitu 220.000 untuk SBUM, 754.000 unit untuk SSB, dan 54.924 unit untuk Tapera.

“Tahun depan dilaokasikan di bendahara umum negara Rp34,2 triliun, jadi selain APBN PUPR sebesar 125,2 triliun, PUPR juga diberi tanggung jawab untuk pembangunan rumah subsidi sebesar Rp34,2 triliun yang dikelola oleh BUN,” pungkasnya. (Ekonomi.bisnis/Okezone/Kompas, Arlita Azzahra Addin)

Editor: Reza Maulana Hikam