Target Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen, Pemerintah Yakin Bisa?

JAKARTA-KEMPALAN: Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 dipatok maksimal sebesar 3 persen atau lebih tepatnya sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah memegang erat janjinya tersebut untuk membawa defisit pada tahun 2023 di bawah 3 persen. hal tersebut pun sesuai dengan mandat yang telah tertulis pada Undang-undang (UU) no. 2 tahun 2020.

Sebelumnya, defisit anggaran diperbolehkan di atas 3 persen PDB karena kondisi yang dialami, yaitu pandemi Covid-19 yang memengaruhi perekonomian Indonesia.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan defisit anggaran berada di lebel 2,85 persen pada 2023 atau setara dengan Rp598,2 triliun karena kondisi yang mulai pulih.

“Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3% PDB. Ini dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara,” pungkas Jokowi pada saat membacakan Nota Keuangan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Pendapaatan negara yang dirinci dalam RAPBN 2023 adalah sebesar Rp3.041,7 triliun dan terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun.

Jokowi mengatakan bahwa terjadinya defisit anggaran akan ditutup menggunakan sumber pembiayaan yang aman dan akan dikelola secara hati-hati dengan menjaga fiskal agar berkelanjutan. komitmen menjaga fiskal agar berkelanjutan untuk menjaga tingkat risiko utang masih dalam batas yang aman.

“Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah akan terus meningkatkan efektifitas dalam pembiayaan investasi, terus mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, dan melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur serta akses untuk pembiayaan UMKM, Ultra Mikro, dan masyarakat berpenghasilan rendah akan ditingkatkan.

“Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan bahwa, untuk menjaga stabilisasi pada ekonomi dan melakukan antisipasi ketidakpastian akan memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL).

“Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka pada 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen,” pungkasnya. (Kontan/Okezone/Kompas, Arlita Azzahra Addin)

Editor: Reza Maulana Hikam