MyPertamina

Tapi, muncul pula gerakan untuk mendukung aplikasi dengan pemberian 5 bintang dan komentar positif. Alih-alih menaikkan rating, komentar-komentar positif itu malah menjadi korban olok-olok dan perundungan oleh warganet lain karena dianggap sebagai settingan. Beberapa komentar dianggap ‘’mengasal’’ dan ‘’mengarang’’. Ada yang mengaku sudah memakai aplikasi sejak 2005, padahal MyPertamina baru membuka gerai pada 2016 dan kemudian mengubah gerai menjadi digital pada 2017.

Di platform TikTok bermunculan kritik terhadap MyPertamina. Salah satu yang menjadi viral memprtanyakan kewajiban membayar biaya admin Rp 1.000 sebelum melakukan top-up untuk pembelian BBM. Biaya admin seribu perak terlihat kecil, tapi kalau setiap hari jutaan konsumen melakukan top-up maka dana yang terkumpul bisa miliaran rupiah.

BACA JUGA: Aksi Cepat Tilep

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 menyebutkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia 133 juta unit. Kalau 100 juta pemilik kendaraan memakai aplikasi MyPertamina dan membayar seribu rupiah maka sudah terkumpul dana Rp 100 miliar dalam sekali transaksi. Jumlah itu dipertanyakan alirannya dan siapa saja yang menikmati dan bagaimana akuntabilitas terhadap publik.

Aplikasi MyPertamina menjadi serangkaian cara pemerintah untuk mengontrol konsumsi dan pergerakan publik. Kalau dulu pemerintah banyak meluncurkan berbagai jenis kartu–mulai dari kartu sehat, kartu kerja, sampai kartu sembako–sekarang pemerintah sedang demam aplikasi. Untuk mengantre minyak goreng harus memakai aplikasi ‘’Peduli-Lindungi’’, untuk bepergian dengan moda darat, laut, dan udara pun pemerintah akan mewajibkan pakai aplikasi Peduli Lindungi.