Borobudur

Kepolisian Indonesia sekarang sudah bisa memanfaatkan teknologin digital untuk melakukan program E-Tilang atau tilang elektronik. Para pelanggar aturan lalu lintas akan langsung mendapatkan notifikasi denda yang dikirim ke alamat rumah disertai bukti pelanggaran yang bisa diakses melalui bar code. Pengelola wisata Borobudur bisa memakai teknologi yang sama untuk mencegah vandalisme.

Masih banyak alteratif lain yang bisa diambil untuk memastikan kelestarian candi Borobudur. Melakukan edukasi terhadap pengunjung akan pentingnya warisan budaya candi juga bisa dilakukan oleh para tour guide. Sebelum masuk ke kompleks candi para pengunjung juga bisa dideteksi melalui peralatan detector untuk mencegah mereka membawa benda-benda yang merusak, termasuk permen karet. Kalau permen karet disebut sebagai salah satu penyebab vandalisme yang paling umum maka penjualannya harus dilarang di lingkungan kompleks candi.

BACA JUGA: Kemlinthi

Isu ini tidak menjadi sekadar isu budaya tapi sudah menjadi isu politik. Pasalnya, Menteri Luhut Binsar Panjaitan disebut berada di balik keputusan ini. Luhut pun kembali menjadi sasaran hujatan karena masalah ini tidak berhubungan langsung dengan portofolionya sebagai menteri koordinator kemaritiman dan investasi.

Luhut pun kembali dibully sebagai menteri segala urusan. Semua urusan investasi diurus oleh Luhut. Semua urusan lain di luar investasi juga diurus oleh Luhut, termasuk urusan minyak goreng. Saking luasnya urusan Luhut sampai seorang guru besar kelautan ITS mengritik Luhut sebagai menteri segala urusan. Satu-satunya yang tidak diurus oleh Luhut adalah urusan kemaritiman yang seharusnya menjadi tugas pokoknya. (*)

Editor: DAD