Reputasi Segalanya

bitrik sulaiman
Kalau maling nanti dikeroyok rame-rame di jalanan.

Johannes Kitono
Asal uang Korpri adalah uang pegawai negeri dan yang berhak meminjam adalah mereka yang berstatus pegawai negeri. Apakah kontraktor yang meminjam itu juga pegawai negeri disana. Kasihan Balqis yang bendahara Partai harus ikut memakai jaket jangga KPK. Terpaksa atau dipaksa solider dengan Ketuanya.

Lukman bin Saleh
Boleh sj anda membuat hukuman berat untuk pelaku kriminal. Tp asal anda ketahui. Bukan itu resep yg paling efektif untuk menekan kejahatan. Yg paling efektif adalah meningkatkan kesejahteraan. Seberat2 hukuman, tembak d tempat sekalipun. Rakyat yg lapar akan nekat berbuat jahat. Tp seringan2 hukuman, jika rakyat sejahtera. Kejahatan akan hilang dg sendirinya. Lihatlah negara2 eropa yg makmur itu. Penjara mereka sampai d sewakan krn bnyak yg kosong. Begitulah. Mengatasi sebab musabab satu persoalan jauh lebih penting dr ancaman atau hukuman. Begitu juga dlm kasus korupsi ini. Baiklah kita teriak2 agar hukuman koruptor d perberat. Tp seberat2 hukuman, itu tdk akan memberi efek yg memuaskan jika akar masalah blm d selesaikan. Selama sistem politik yg rumit dan mahal ini kita pelihara, selama itu pula koruptor tetp merajalela. Mereka butuh balik modal. Mereka butuh laba. Mereka d “peras.” Dan gaji tdk seberapa untuk membiayai semua itu…

Mirza Mirwan
Mongomong soal korupsi saya teringat kelakar Adik (putri kecil saya) beberapa tahun yang lalu, saat masih belajar Ilmu Hukum di Undip. Katanya, memberantas korupsi itu sebenarnya gampang. Cabut UU Tipikor, ganti dengan UU yang radikal. Korupsi di bawah 500juta dihukum sekian tahun plus dipotong jempol kiri dan jidatnya diberi stigma “koruptor” — stigma dalam arti awal, besi panas ditempelkan ke kulit. Korupsi di atas 500juta sampai satu milyar ditambah potong jempol kanan dan stigma koruptor juga. Korupsi di atas satu milyar ditambah stigma dan potong jempol kanan-kiri. Dengan cara itu pasti indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia tak terpaut jauh dari Norwegia, Finlandia, Denmark dan Selandia Baru. Setidaknya dari Singapura. Hanya saja, UU Tipikor yang radikal seperti itu mustahil dibuat. Kalaupun, misalnya, pemerintah punya keberanian untuk membuatnya, jelas tuan dan puan yang terhormat di Senayan tidak mungkin meloloskannya.