Menu

Mode Gelap

Kempalanda · 26 Apr 2022 13:24 WIB ·

Presidential Threshold: Anomali Demokrasi Indonesia


					Ilustrasi Istana Merdeka. (Wikipedia) Perbesar

Ilustrasi Istana Merdeka. (Wikipedia)

Miftakhul Shodikin

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

KEMPALAN: Amandemen UUD 1945 telah mereduksi keistimewaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan menyucikan kedaulatan kembali kepada tangan rakyat. Hal tersebut ditandai dengan diadakannya pemilihan langsung oleh rakyat yang diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan adanya pemilihan langsung maka sistem pemerintahan negara berubah dari parlementer menjadi presidensial. Artinya konsitusi menjamin bahwa keterpilihan presiden tidak ditentukan oleh formasi politik di dalam parlemen hasil pemilihan legislatif.

Namun, jaminan konstitusi tersebut nampaknya berusaha untuk dikangkangi oleh oligarki yang takut dengan persaingan bebas. Ditandai dengan adanya Pasal 222 UU tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden partai atau gabungan partai harus memiliki perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional. Hal tersebut dapat disebut sebagai Presidential Threshold  atau ambang batas bagi partai poitik untuk pencalonan presiden. Secara sederhana jika seseorang ingin menjadi calon presiden harus memiliki dukungan partai politik atau gabungan partai politik minimal 20% suara dari DPR atau 25% suara sah nasional.

Ambang batas atau Presidential Threshold (PT) sebenarnya sudah ada dan berubah-ubah setiap tahunnya. Tetapi di tahun-tahun sebelumnya terjadi pembangkangan konstitusional di mana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (ekskutif) dilaksanakan terpisah. Padahal pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 telah mengamanatkan bahwa pileg dan pilpres harus dilaksanakan bersamaan. Hal tersebut merupakan konsekuensi sistem presidensial di mana pemilihan ekskutif tidak bergantung terhadap hasil dari pemilihan legislatif. Lembaga eksutif dan legislatif adalah dua institusi terpisah yang memiliki legitimasi berbeda. Namun, dengan adanya Presidential Threshold ini ada upaya untuk mengebiri independensi pemilihan presiden dan melemahkan sistem presidensial.

Pada dasarnya Presidential Threshold merupakan upaya agar presiden yang terpilih mendapatkan dukungan parlemen agar kinerja ekskutif berjalan efektif. Hal tersebut benar, bagaimanapun lembaga eksekutif dalam melaksanakan program kerja membutuhkan pertimbangan bahkan persetujuan dari parlemen yang terbentuk. Tetapi dengan penerapan Presidential Threshold yang diterapkan untuk pencalonan presiden adalah hal yang keliru, anomali dan membuktikan kegagapan demokrasi kita.

Presidential Threshold tidak tepat jika diterapkan untuk pencalonan presiden. Semestinya hal tersebut cukup diterapkan untuk menjadi presiden sebagaimana amanat dari pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai ambang batas bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) atau mendapatkan suara sedikitnya 20% (dua puluh persen) di setiap provinsi di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Penerapan ambang batas…

Artikel ini telah dibaca 258 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Miing Bagito Akan Jalani Bypass Jantung, Minta Dimaafkan

20 Mei 2022 - 18:51 WIB

Oligarki Digital dan Zombie Metaverse

18 Mei 2022 - 06:44 WIB

Untung Ada Vina Panduwinata & Reza Artamevia Menemani Keliling Melbourne

17 Mei 2022 - 20:06 WIB

Kunci Ketenangan

17 Mei 2022 - 07:50 WIB

Demo Mahasiswa dan Reproklamasi Republik

15 Mei 2022 - 07:43 WIB

Oligarki Merampas Masa Depan Mahasiswa

14 Mei 2022 - 09:38 WIB

Trending di Kempalanda