Menu

Mode Gelap

kempalanews · 17 Apr 2022 14:13 WIB ·

Wakil Ketua KPK Disorot Laporan HAM Kemlu AS


					Lili Pintauli Siregar memberikan pemaparan dalam seminar. (KPK) Perbesar

Lili Pintauli Siregar memberikan pemaparan dalam seminar. (KPK)

JAKARTA-KEMPALAN: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli tersandung pelanggaran kode etik KPK ketika diduga menerima gratifikasi berupa tiket untuk menyaksikan ajang MotoGP dan akomodasi selama di Lombok. Tahun 2021 ia sudah pernah menerima hukuman dari Dewan Pengawas KPK karena berhubungan langsung dengan M. Syahrial.

Ia disebutkan pada bagian yang menyoroti kasus korupsi dan lemahnya transparansi di Indonesia, terutama ketika ia menemui Muhammad Syahrial, Walikota Tanjung Balai yang terjerat kasus suap. Kemlu AS sendiri mengutip permasalahan Lili ini dari laporan Dewan Pengawas KPK.

Hal ini ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK lainnya, Nawawi Pomolango yang menuding Amerika Serikat sering mencampuri urusan negara lain, tapi luput menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia tak mau berkomentar tentang laporan Kemlu AS itu, apalagi rekan kerjanya sendiri.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta pada KPK untuk menyikapi secara bijak terkait pelanggaran kode etik Lili Pintauli yang disoroti oleh Amerika dengan menyelesaikannya secara transparan dan tegas, bila salah maka dijatuhi sanksi.

“Jangan sampai terjadi public distrust tapi juga jangan sampai terjadi demoralisasi dan ketidaknyamanan di internal KPK,” tuturnya pada Minggu (17/4) seperti yang dikutip Kempalan dari Kompas.

Adapun, Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan sorotan itu jadi tambaran bagi KPK.

“Kondisi semua sekarang sangat transparan dan seperti akuarium. Tentu ini tamparan bagi kerja besar KPK membangun good governance,” ujar Mardani saat dimintai konfirmasi, Sabtu (16/4) seperti yang dikutip Kempalan dari Detik.

Ia menyinggung posisi Pantauli di KPK sebagai wakil ketua yang mana seharusnya Lili mempunyai beban moral tinggi sebagai pimpinan, apalagi posisi KPK yang sakral. (Tempo/Kompas/Detik/Suara, Reza Hikam)

Artikel ini telah dibaca 49 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Pemprov Jatim Raih Penghargaan Provinsi Berkinerja Terbaik Penerapan SPM dari Kemendagri

18 Mei 2022 - 22:40 WIB

Halal Bihalal Warga Kampung, Ketua DPRD Surabaya Angkat Keguyuban dan Gotong Royong

18 Mei 2022 - 22:04 WIB

Anies Jalin Kesepakatan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan dengan Berlin

18 Mei 2022 - 19:06 WIB

PPDB SMPN Surabaya Dimulai, Simak Tahapan dan Cara Pendaftarannya!

18 Mei 2022 - 18:53 WIB

Macron Desak Israel untuk Investigasi terkait Pembunuhan Shireen Abu Akleh

18 Mei 2022 - 12:28 WIB

Shireen Abu Akleh-Tempo

Peci Terdakwa Disoal Jaksa Agung, sebagai Trik Kuno

18 Mei 2022 - 12:05 WIB

Trending di kempalanalisis