Menu

Mode Gelap

Kempalanda · 12 Apr 2022 12:28 WIB ·

Melucuti Logika Ade Armando


					Ade Armando diamankan aparat keamanan usai dikeroyok mahasiswa di halaman Gedung DPR RI,  Senin (11/4). Perbesar

Ade Armando diamankan aparat keamanan usai dikeroyok mahasiswa di halaman Gedung DPR RI, Senin (11/4).

KEMPALAN: Demo mahasiswa Senin, 11 April 2022 kemarin diwarnai pemandangan yang kurang sedap. Ade Armando, pegiat media sosial yang juga dosen FISIP Universitas Indonesia, babak belur dikeroyok massa.

Wajah dan tubuhnya berdarah-darah, celananya bahkan hilang entah kemana. Beruntung, Ade masih bisa diselamatkan sejumlah mahasiswa berjaket almamater dan para polisi.

Ada ribuan orang yang ada di arena demontrasi di halaman Gedung DPR RI Senayan itu, mengapa hanya seorang Ade Armando yang dikeroyok?

Sudah sejak lama Dr Ade Armando MSc dikenal di dunia maya sebagai buzzer kelas wahid pemerintah. Juga “die harder” nya Jokowi.

Seorang buzzer yang dituding kebal hukum. Berbagai unggahan maupun cuitannya di twitter kerap menyerang pengkritisi pemerintah.

Dia membela Jokowi habis-habisan. Meski belakangan, Ade Armando juga beberapa kali tampak melontarkan kritik terhadap Jokowi.
Sebelum penganiayaan itu terjadi, Ade Armando juga tampak bentrok dengan beberapa emak-emak di arena demontrasi. Para ibu-ibu itu meneriakinya dengan sebutan “buzzer” dan “pengkhianat”.

Ade tampak tidak terima dan perang mulut pun terjadi. Yang berujung pada penganiayaan yang menghebohkan itu.

Cuitan Ade memang kerap kontroversial. Bahkan sering kali menerobos wilayah agama. Ade juga sudah beberapa kali dilaporkan ke polisi karena unggahannya itu.

Namun sampai sekarang, belum ada proses lebih lanjut. Karena itulah, dia sering dijuluki sebagai buzzer kebal hukum.

Pada akhir Januari 2017 lalu, Ade Armando pernah menulis di akun Facebook nya, “Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatNya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, China, hiphop, blues.”

Unggahan ini dilaporkan ke polisi. Dan penyidik sempat menetapkan Ade sebagai tersangka dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun hingga kini kasus ini belum ada tindak lanjutnya.

Pada Desember 2017, Ade juga pernah mengunggah foto Habib Rizieq beserta sejumlah ulama mengenakan topi Santa Claus. Ade juga dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bernuansa suku, agama, dan ras.

Sekali ini, Ade juga lolos dari hukum.

Ade Armando kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada April 2018 karena diduga menyatakan azan tidak suci. Cuitan ini dibuat sebagai responnya terkait Sukmawati yang membaca puisi yang membandingkan suara azan dengan kidung yang dinilainya lebih merdu. Kasus ini juga tidak jelas hingga kini.

Dia juga sengit menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada November 2019, Ade Armando memposting meme foto Anies Baswedan dengan sebagai Joker, karakter penjahat DC Comics.

Foto meme itu juga disertai narasi “Gubernur Jahat Berawal dari Menteri yang Dipecat.”
Atas unggahan itu, Ade Armando kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh anggota DPD RI Fahira Fahmi Idris. Dan laporan itu pun kandas.

Fahira bahkan sempat menuding Ade Armando sebagai orang yang kebal hukum.

Selain itu, Ade Armando juga pernah mencuit “Tuhan umat Islam tidak mengharamkan LGBT”. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Ade juga merilis cuitan “Orang pintar pilih Ahok orang bodoh pilih Anies”.

Gara-gara cuitannya yang kontroversial, sarkasme, sengit dan sering menabrak norma kesantunan itulah, pakar komunikasi ini jadi kerap di-bully di media sosial. Apalagi Ade juga sering menyerang ulama atau organisasi Islam.

Dia pernah secara terbuka menuding Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi jahat.

Menolak Disebut Buzzer

Ade Armando adalah pria asal Minangkabau, Sumatera Barat. Sebelum menjadi akademisi di UI, dia adalah wartawan di Majalah Prisma dan redaktur di harian Republika.

Selain menjadi dosen tetap UI, Ade Armando saat ini juga menjabat sebagai Direktur Komunikasi Saiful Mujani Research and Consulting.

Aktifitasnya di media sosial mulai mencolok sejak era Pilkada DKI Jakarta. Ade Armando kerap membela Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok kemudian tumbang setelah divonis pengadilan bersalah karena penistaan agama.

Namun Ade Armando tampaknya lebih beruntung dari Ahok. Sampai saat ini dia belum tersentuh hukum, meski sudah berkali-kali dipolisikan karena berbagai macam laporan dari penistaan agama sampai ujaran kebencian.

Itulah mengapa, banyak yang heran saat Ade tiba-tiba muncul di tengah arena demontrasi yang diinisiasi BEM SI kemarin. Dia dikenal sebagai pembela dan buzzer Jokowi, lalu buat apa bergabung dengan massa yang memprotes pemerintah (baca: Jokowi) ?

Sebelum pengeroyokan terjadi, Ade Armando sempat diwawancarai media dan menyatakan, dia hadir di tengah aksi massa demontrasi untuk memantau, juga mendukung perjuangan mahasiswa. Dia ikut menolak presiden 3 periode.
Belakangan Ade Armando memang kencang menolak disebut buzzer Jokowi. Dia bahkan mengkritik kedatangan Jokowi pada pesta pernikahan Atta-Aurel beberapa waktu lalu. Dan kali ini pun, dia seakan ingin menunjukkan jika tidak selamanya dia seiya sekata dengan presiden.

Orkestrasi Sumbang
Mafia dan Pejabat

Namun sepertinya Ade Armando lupa. Jauh sebelum dia babak belur, rakyat sudah babak belur duluan.

Dan saat ini rakyat sudah pada tahap lelah bahkan sudah muak dengan kondisi negara yang sering mempertontonkan drama. Terutama sektor ekonomi yang gonjang ganjingnya sudah pada tahap memabukkan.

Sejak masa pandemi, masyarakat dihadapkan pada berbagai langkah pemerintah yang membingungkan. Ditambah lagi polemik
PCR yang fenomenal. Mahal di awal namun setelah itu ternyata harganya bisa diturunkan berkali kali karena netizen cerdas membandingkan harga PCR di Indonesia dan luar negeri ternyata jauh sekali selisihnya.

Ekonomi yang terjun bebas, PHK massal, banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan dan pengurangan gaji. Rakyat sedang susah sesusah-susahnya.

Pemerintah memang memberikan subsidi langsung tunai untuk membantu masyarakat yang terdampak. Itupun dikorupsi pula.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap handling pandemi direspon pemerintah dengan menyalahkan dana yang terbatas. APBN kita cekak.

Namun rakyat menonton bagaimana ambisinya pemerintah membangun ibu kota baru di Kalimantan. Juga membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung. Yang dua proyek itu saja dananya sudah ratusan triliun.

Kondisi yang sulit ini ditambahi pula dengan harga-harga kebutuhan pokok yang meroket. Minyak goreng berbulan-bulan langka. Untuk mendapatkan minyak goreng saja, antrean begitu panjang. Bahkan ada yang sampai meregang nyawa.

Akhir drama minyak goreng ini, pasokan akhirnya tersedia normal namun dengan harga yang jauh lebih mahal. Pemerintah kalah dengan mafia minyak goreng.

Di tengah tumpukan kesulitan itulah, para pejabat negara melakukan blunder. Mereka bukan bekerja keras menjadikan kondisi ekonomi normal dan stabil kembali. Namun malah memainkan sebuah orkestrasi yang bernada sumbang. Wacana penundaan pemilu, dan presiden menjabat tiga periode.

Sejumlah kepala desa bahkan sempat unjuk diri meminta masa jabatan presiden diperpanjang karena kinerja pemerintah saat ini begitu bagusnya. Setidaknya di mata mereka.

Sayangnya blunder ini tidak disikapi Presiden Jokowi dengan tegas. Presiden hanya mengatakan akan taat konstitusi. Sebuah kalimat bersayap, karena hal ini membuka peluang untuk mengutak-atik UUD 1945 yang mensyaratkan masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode.

Rakyat selama ini lebih memilih diam dan kerja. Tapi rakyat tidak lupa. Saat mahasiswa akhirnya memutuskan turun ke jalan melakukan protes kepada pemerintah sebagai hak demokrasi mereka, hal ini disambut meriah.

Dunia maya dipenuhi dukungan terhadap aksi mahasiswa, meski aksi ini sebetulnya tidak sebesar aksi-aksi sebelumnya.

Malangnya, Ade Armando hadir di tengah para demonstran. Meski mengaku mendukung perjuangan mahasiswa, namun massa tampaknya punya penilaian sendiri.

Bertahun-tahun cuitannya terus berisik mencaci maki pengkritisi atau lawan atau saingan pemerintah, juga ormas Islam, membuat label sebagai buzzer Jokowi sudah melekat erat padanya.

Di tengah lautan massa itu, Ade Armando dianggap “perwakilan” Jokowi. Karena itulah bentrok pun terjadi. Sosok yang selama ini dinilai kebal hukum itu pun jadi bulan-bulanan massa yang marah.

Apapun alasannya, persekusi tentulah bukan hal yang patut dimaklumi apalagi diperbolehkan. Namun apa yang menimpa Ade Armando, terlepas apakah dia benar seorang buzzer pemerintah atau tidak, haruslah menjadi perhatian istana jika kebijakan yang lamban, atau hukum yang tumpul, akan mudah sekali menyulut kemarahan publik.
Terutama isu-isu ekonomi.

Runtuhnya sebuah pemerintahan sebagian besar berlatar belakang isu ekonomi. Presiden Soeharto tumbang setelah menjabat selama lima dekade karena nilai tukar dolar yang meroket. Baru-baru ini Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga terjungkal karena isu ekonomi.

Lebih baik, Presiden Jokowi berikut para pembantunya lebih fokus mempercepat pemulihan ekonomi daripada sibuk melakukan test the water berbagai manuver politik kepada publik.

Sehingga pada waktunya bisa mengakhiri masa jabatannya dengan terhormat dan elegan. Sesuai konstitusi.

Rakyat memang diam, memilih bekerja, dan bertahan. Tapi rakyat tidak lupa. Ade Armando buktinya… (*)

Artikel ini telah dibaca 216 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Kunci Ketenangan

17 Mei 2022 - 07:50 WIB

Demo Mahasiswa dan Reproklamasi Republik

15 Mei 2022 - 07:43 WIB

Oligarki Merampas Masa Depan Mahasiswa

14 Mei 2022 - 09:38 WIB

Melbourne Kota Ternyaman Dunia namun Kejam bagi Perokok

12 Mei 2022 - 10:46 WIB

Dari Peringatan Seabad Rosihan Anwar: Wartawan Sekaligus Pelaku Sejarah

11 Mei 2022 - 13:00 WIB

Berulang Tahun di Melbourne, I’am Back

10 Mei 2022 - 16:48 WIB

Trending di Kempalanda