Tiongkok Teken Pakta dengan Kepulauan Solomon, Australia Panik

waktu baca 2 menit
Pertemuan Tiongkok-Solomon Island-CNN

BEIJING-KEMPALAN: Dokumen proposal pakta antara Tiongkok-Kepulauan Solomon telah bocor secara online pada hari Jumat (25/3) yang kemudian membuat Australia  sudah mulai bergerak untuk merespons tindakan tersebut.

Dalam proposal tersebut—dituliskan bahwa Kabinet Pemerintahan Kepulauan Solomon menyetujui untuk membiarkan polisi dan militer Tiongkok serta kapalnya untuk dapat berlabuh di Kepulauan Solomon.

Sebelumnya, pada November 2021, Kepulauan Solomon mengalami ricuh selama tiga hari karena adanya tensi antara Perdana Menteri yaitu Manasseh Sogavare dan Pemerintah Provinsi Malaita karena adanya pernyataan dari Perdana Menteri yang mengakui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok.

Australia kemudian sudah menandatangani pakta pertahanan dengan Kepulauan Solomon, sebelum adanya ricuh tersebut.

Menteri Pertahanan Australia yaitu Peter Dutton mengatakan bahwa tindakan Tiongkok tersebut dapat menganggu stabilitas kawasan.

“Kami merasa khawatir, jelas—karena adanya pangkalan militer Tiongkok di Kepulauan Solomon. Kami meninginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kami tidak ingin berebut pengaruh dan tidak ingin menggunakan tekanan serta tindakan koersif kepada Kepulauan Solomon jika kita melihat Tiongkok masih mencoba untuk bergerak ke negara tersebut” ucap Menteri Pertahanan Australia.

Terkait dengan kericuhan di Kepulauan Solomon, pihak Australia menurunkan 50 polisi untuk mengamankan negara tersebut dan akan bertahan hingga tahun 2023.

Rancangan pakta oleh Tiongkok memiliki banyak persamaan dengan pakta milik Australia yang sudah memiliki kedekatan secara militer dan politik, tidak hanya di Kepulauan Solomon, namun juga di Kawasan Pasifik.

“Kami akan merasa khawatir jika tindakan Tiongkok tersebut dapat membuat instabilitas keamanan di kawasan kami” ucap Peter Dutton.

Mantan Perdana Menteri Australia yaitu Kevin Rudd mengatakan bahwa pakta pertahanan oleh Tiongkok dengan Kepulauan Solomon menjadi salah satu perkembangan signifikan selama satu dekade terakhir yang membuat kepentingan nasional Australia terancam.

(Muhamad Nurilham, Aljazeera)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *