PKS Sarankan Bentuk Pansus Hak Angket Masalah Minyak Goreng, Muncul Pro dan Kontra

JAKARTA-KEMPALAN: Permasalahan kelangkaan minyak goreng belum selesai. Hal ini menyebabkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR menyarankan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket untuk menyelidiki kelangkaan minyak.

Akan tetapi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak usulan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PPP Ahmad Baidowi yang mengatakan bahwa pembentukan pansus hak angket justru akan memunculkan kegaduhan politik.

“Yang harus dicari itu solusi, bukan kegaduhan politik, karena kasihan rakyat kalau hanya disuguhkan kegaduhan-kegaduhan politik,” ujar politisi PPP, seperti yang dikutip Kempalan dari JPNN. Ia menuturkan fraksinya mengusulkan agar masalah minyak goreng dibahas pada tingkat panitia kerja.

Awiek, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa apabila ada pembahasan ditingkat panja, maka investigasi terkait kelangkaan dan melambungnya harga minyak mampu dilakukan secara lebih fokus dan spesifik dengan memanggil pihak yang bersangkutan.

Baginya, PPP tidak membutuhkan pencitraan maupun kegaduhan politik, namun lebih kepada substansi bagaimana panja mampu menyelesaikan tugasnya dengan mencari titik temu dan solusi. Ia menilai sejumlah panja yang dibentuk DPR dapat dibilang sukses.

Selain partai berlambang ka’bah itu, melansir Kompas, PKB juga menolak usulan PKS dan lebih memilih pembentukan panja. Nasim Khan, Ketua Fraksi PKB menyampaikan, rakyat menunggu bukti nyata fakta penyelesaian dan kemudahan pangan, bukan proses rapat dan koordinasi yang berlarut-larut.

Sementara itu, Partai Demokrat menganggap bahwa usulan pembentukan pansus hak angket itu patut didukung dan diapresiasi. Melalui Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, penggunaan hak angket dapat menjadi pilihan jalan untuk menemukan dan mengurai permasalahan.

“Persoalan minyak goreng ini memang harus ditindaklanjuti agar kelar segala persoalannya dan beres sampai tuntas,” katanya seperti yang dikutip Kempalan dari Tribun News seraya menambahkan permasalahan ini tidak bisa dibiarkan seperti yang terjadi sekarang. (JPNN/Kompas/Tribun News, Reza Hikam)