Kini Baru Menyadari

waktu baca 6 menit
Sivitas Akademika UI Bacakan Deklarasi Kebangsaan, Minta Pemilu Bebas Intimidasi dan Ketakutan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sivitas Akademika UI Bacakan Deklarasi Kebangsaan, Minta Pemilu Bebas Intimidasi dan Ketakutan", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/02/12305281/sivitas-akademika-ui-bacakan-deklarasi-kebangsaan-minta-pemilu-bebas (*)

KEMPALAN: Syukur Alhamdulillah, elemen anak bangsa kini baru menyadari. Bahwa selama dua periode kepemimpinan presiden Jokowi telah memporak porandakan semua tatanan NKRI. Meski rada telat, daripada tidak ada reaksi, maka aksi deklarasi petisi dari para tokoh cendekiawan yang dimotori dari kampus kampus universitas, dalam sepekan ini marak. Semoga tak cuma orasi orasi, tapi menjadi bukti untuk mengganti rezim dan kembali menjalankan amanat UUD-45, bukan UU 2002. 

Lebih cepat lebih baik.

Pasca 20 tahun reformasi dengan mengganti UUD-45 dengan UUD 2002, bukan amandemen. Menurut Prof Kaelan sebab yang di ganti itu 97% ternyata bukan hanya mengubah pasal demi pasal, tetapi justru memporak porandakan bangunan keIndonesiaan. Menghancurkan jati diri bangsa yang telah dibangun tahap demi tahap, menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara NKRI.

Baru sekarang perguruan tinggi ribut. Pakar-pakar mulai membuat pernyataan tidak Etiknya Presiden Jokowi dan membuat petisi. Seperti dimulai di UGM ,UII, Unhas, UI, Unpad dan akan disusul dari universitas lain. 

Para guru besar dari universitas itu mulai gerah dengan keadaan yang selama ini “tidak” menjadi perhatiannya. Aksi deklarasi petisi ini terkesan reaktif tetapi tidak menemukan persoalan bangsa ini yang sesungguhnya. 

Model kepemimpinan Jokowi pertama kali menjadi pujaan politikus, budayawan, dan banyak guru besar yang mendukungnya. Tetapi, hari ini semua berbalik 180 derajat menghujat Jokowi. Banyak stikma yang ditudingkan pada bapaknya Gibran cawapresnya Bowo. Bahkan petisi 100 ingin pemakzulan. 

Lihat saja, budayawan sekelas Gunawan Muhammad, Eros Djarot, Butet Kertaradjasa yang dulunya pemuja Jokowi, sekarang menghujat bahkan ucapannya sudah tidak layak diucapkan oleh seorang budayawan.

Kata-kata etik menjadi jimat yang sedang naik daun. Semua kaum intelektual, pakar dan guru besar menuntut pihak penguasa harus menegakan etik.

Rusaknya kehidupan berbangsa dan bernegara bukan rusak karena Jokowi tetapi Jokowi hanya produk Neo Liberal yang berhasil mengganti Pancasila dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme.

Mengapa semua itu hancur, sebab amandemen tidak hanya merontokkan lembaga MPR, tetapi sekaligus yang dirontokan aliran pemikiran tentang ke-Indonesiaan. Menghilangkan sejarah, visi misi negara Indonesia diganti dengan visi misi Presiden, visi misi Gubernur, visi misi Bupati, Walikota. 

Akibatnya tujuan negara, keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia telah hilang sirna. Menghilangkan arti orang Indonesia asli atau Bangsa Indonesia asli dan mengganti Pancasila dengan Ultra Liberal.

Simak Kutipan Sidang BPUPKI: 

Toean2 dan njonja2 jang terhormat. Kita rantjangkan oendang-oendang dasar dengan kedaulatan rakjat, dan boekan kedaulatan individu. Kedaulatan rakjat sekali lagi, dan boekan kedaulatan individu. Inilah menoeroet faham panitia perantjang oendang-oendang dasar, satoe-satoenja djaminan bahwa bangsa Indonesia seloeroehnja akan selamat dikemoedian hari.

Djikalau faham kita ini poen dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itoe akan memberi djaminan akan perdamaian doenia jang kekal dan abadi.

Marilah kita menoendjoekkan keberanian kita dalam mendjoendjoeng hak kedaulatan bangsa kita, dan boekan sadja keberanian jang begitoe, tetapi djoega keberanian mereboet faham jang salah di dalam kalboe kita.

Keberanian menoendjoekkan, bahwa kita tidak hanja membebek kepada tjontoh2 oendang2 dasar negara lain, tetapi memboeat sendiri oendang2 dasar jang baroe, jang berisi kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeloeargaan, dan ke-gotong-royongan. Keberanian jang demikian itoelah hendaknja bersemajam di dalam hati kita.

Kita moengkin akan mati, entah oleh perboeatan apa, tetapi mati kita selaloe takdir Allah Soebhanahoewataala. Tetapi adalah satoe permintaah saja kepada kita sekalian.

Djikalau nanti dalam zaman jang genting dan penoeh bahaja ini, djikalau kita dikoeboerkan dalam boemi Indonesia, hendaklah tertoelis di atas batoe nisan kita, perkataan jang boleh dibatja oleh anak- tjoetjoe kita, jaitoe perkataan: “Betoel dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjoet”.

Sekarang apa yang kita saksikan para intelektual kampus  menjadi pengecut. Sebab telah menjadikan Neo Liberalisme menyelimuti pikirannya. Tidak mengerti lagi masalah utama bangsanya. Tidak mengerti bawah bangsanya telah dijajah oleh Neo Liberalisme dan sebahagian mereka menjadi agen Neo Liberalisme. 

Kita bisa rasakan petisi-petisi hanya bicara akibat, tetapi tidak bicara sebabnya. Padahal Jokowi adalah produk Demokrasi liberal dari UUD 2002 yang mereka selalu agungkan demokrasi liberal, tetapi lucunya tidak mau menerima hasilnya. 

Ketika UU membolehkan Presiden berkampanye maka diksi yang dilontarkan Etik, Moral. Lucu Demokrasi ultra liberal kok ngomong etik, moral. Kalau hukum itu ya bicara pasal terus teks di pasal itu apa. 

Ingat kata Bung Karno. Bangsa atau rakyat adalah satu jiwa. Jangan kita kira seperti kursi-kursi yang dijajarkan.

Nah, oleh karena bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa, tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu.

(Pancasila sebagai dasar negara, hlm. 37)

Jadi tidak mungkin bangsa ini akan selamat jika dasar statis dan dasar dinamisnya kita import dari barat yaitu Individualisme, Liberalisme dan Kapitalisme seperti yang sedang kita praktekkan sekarang merasa gagah jika menang debat.

Negara berdasarkan Pancasila itu tidak butuh debat, tidak butuh oposisi sebab semua dimusyawarahkan. Kita jaga keharmonisan, bukan saling gencet yang menghancurkan kekuatan bangsa kita yaitu Persatuan Indonesia.

Entah bagaimana tercapainya “persatuan” itu, entah bagaimana rupanya “persatuan” itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia.

Merdeka itu, ialah ….”Kapal Persatuan” adanya.

(Di bawah bendera revolusi, hlm. 2)

Rupanya kapal persatuan itu telah oleng dan bocor akibat badannya persatuan telah digerogoti oleh individualisme , liberalisme.

Amandemen UUD 1945 telah mengingkari salahsatu prinsip, yaitu persatuan Indonesia. Debat adalah sarana yang ampuh menghancurkan nilai nilai persatuan bangsa.

Logika akal sehat yang mana lagi yang kita dustakan kalau cara berdemokrasi kita pertarung kuat -kuatan, kalah menang, banyak -banyakan suara post truth. Apa bisa persatuan kita bangun dengan permusuhan, kecurangan, tidak adanya kepercayaan antar anak bangsa. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang, mempunyai karakteristik. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian.

(Pancasila sebagai dasar negara, hlm. 7)

Kita bangsa yang cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan! 

(Pidato HUT Proklamasi, 1946 )

Bangsa adalah segerombolan manusia yang keras ia punya keinginan bersatu dan mempunyai persamaan watak yang berdiam di atas satu geopolitik yang nyata, satu persatuan. 

(Pancasila sebagai dasar negara hlm. 58)

Negara ini didirikan dan dibangun dengan lima prinsip berbangsa dan bernegara yang disebut Pancasila. Amandemen UUD 1945 telah memporak porandakan prinsip- prinsip yang sudah menjadi konsensus pendiri negeri ini. Akibat dari amandemen UUD 1945 kita

kehilangan jati diri sebagai bangsa. Kita kehilangan rasa nasionalisme ke Indonesiaan. Kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan roh. Kita tidak lagi mempunyai prinsip tersendiri. Justru kita menjadi bangsa yang tergantung pada negara Asing negara imperialisme.

Apakah kaum intelektual kampus itu masih saja bersetubuh dengan demokrasi liberal yang membutakan matahatinya sehingga tidak merasa bangsanya sedang menuju kehancurannya akibat perpecahan. Semoga tidak terjadi.

Oleh: FIM (Ferry Is Mirza) Wartawan Utama PWI Dewan Pers

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *