Jawaban untuk Ady Amar – Kempalan.com

Bukan karena saya dibayar. Tapi karena itulah yang saya yakini sejak lama, bahkan jauh sebelum saya jadi aktivis mahasiswa. Fakta-fakta yang saya sajikan masih berdiri.

Oleh: Agus M Maksum

KEMPALAN: Untuk Saudara Ady Amar. “Saya Baca. Saya Jawab. Dengan Data. Dengan Teori”. “Dan Dengan Sejarah Hidup Saya Sendiri.”

Saudara Ady Amar. Tulisan Anda di Kempalan.com hari ini saya baca pelan-pelan. (Ady Amar – “Ketika Kritik Dianggap Konspirasi“, Kempalan.com, 27 Juni 2026)

Berkali-kali. Dan saya berterima kasih – bukan basa-basi.

Karena seseorang yang menulis di media, bukan sekadar berkomentar anonim, adalah orang yang bersedia mempertanggungjawabkan suatu argumennya secara terbuka.

Saya hormati itu. Dan justru karena saya hormati – saya jawab dengan serius.

Pertama: Tentang “Hubungan Komando”

Ady Amar menulis dengan elegan, yaitu: “Dari fakta adanya hibah menuju kesimpulan adanya pengendalian politik, terdapat jarak yang sangat jauh.”

Kalimat yang indah. Tapi ada satu masalah mendasar. Saya tidak pernah menyimpulkan adanya hubungan komando. Tidak di satu kalimat pun.

Saya justru menulis dengan sangat eksplisit:

“Ini yang saya sebut Rekayasa Struktural. Bukan menyogok mahasiswa. Membangun ekosistem informasi yang memastikan mahasiswa yang tulus itu mengonsumsi narasi yang sudah disiapkan.”

Saya membedakan tegas antara komando dan ekosistem. Antara instruksi langsung dan pengaruh struktural.

Antonio Gramsci – filsuf Italia yang karyanya diajarkan di universitas-universitas terbaik dunia – menyebutnya hegemoni kultural.

“Kekuasaan yang paling efektif bukan yang memerintah. Kekuasaan yang paling efektif adalah yang membentuk cara berpikir.”

Jika Saudara Ady tidak setuju dengan Gramsci – silakan tulis bantahannya. Tapi, jangan menyanggah saya dengan argumen yang tidak saya kemukakan.

Dalam ilmu logika, ini disebut Straw Man Fallacy – membuat versi palsu dari argumen lawan, lalu menyerang versi palsu itu. Lebih mudah memang. Tapi, tidak jujur.

Kedua: Tentang Inline Narasi yang Tidak Bisa Diabaikan

Inilah inti yang ingin saya sampaikan dan belum dijawab Saudara Ady. Saya tidak bicara komando. Saya bicara inline narasi – keselarasan narasi yang terjadi secara bersamaan dan berurutan antara aktor-aktor yang berbeda.

Perhatikan alurnya berikut: The Economist menulis Indonesia tidak stabil. Bloomberg mengamplifikasi. MSCI menurunkan outlook.

Pengamat domestik – termasuk yang berada dalam ekosistem pendanaan OSF – menulis kajian senada. Media dalam jaringan yang sama mengangkat kajian itu. Narasi “Indonesia di tepi jurang” tersebar.

Mahasiswa turun ke jalan membawa framing yang persis sama dengan yang diproduksi think tank bermodal asing itu.

Pertanyaan saya cukup sederhana: Apakah keselarasan narasi antara The Economist, Bloomberg, kajian CELIOS, dan spanduk mahasiswa itu adalah kebetulan?

Seseorang bergerak tidak dengan kepala kosong. Kepala itu terisi oleh narasi. Dan narasi yang mengisi kepala-kepala tersebut – inline dengan kepentingan elit global yang sedang menyerang kebijakan hilirisasi di Indonesia.

Ini bukan tuduhan. Ini adalah pola yang bisa diverifikasi.

Ketiga: Tentang Mempertanyakan Sumber Pendanaan

Ady Amar menulis: “Yang dipersoalkan bukan lagi apakah sebuah kajian benar atau salah. Perhatian diarahkan kepada siapa yang membiayai peneliti.”

Ini argumen yang terdengar mulia. Tapi izinkan saya tanya balik.

Jika seorang dokter merekomendasikan obat – dan terbukti dia menerima fee dari perusahaan farmasi pembuat obat itu – apakah kita tidak boleh mempertanyakan hubungan tersebut?

Seluruh jurnal ilmiah bergengsi dunia – Nature, The Lancet, American Economic Review – mewajibkan penulis mengungkapkan sumber pendanaan riset mereka.

Namanya conflict of interest disclosure. Bukan untuk mendiskreditkan. Tapi agar pembaca bisa menilai secara utuh. Saya tidak mengatakan riset yang didanai OSF otomatis salah.

Saya mengatakan publik berhak tahu – dan berhak mempertimbangkan hal itu dalam menilai kesimpulannya. Apakah itu berlebihan? Atau justru itu standar minimum kejujuran intelektual?

Keempat: Tentang “Independensi” Saya – Saya Jawab Langsung

Saudara Ady menulis dengan jujur: “Publik pun berhak mempertanyakan independensi para penulis semacam Agus M. Maksum yang tampak semakin konsisten membela pemerintah.”

Pertanyaan yang sah. Dan saya jawab langsung – tanpa berkelit.

Pertama – saya tidak membela Presiden Prabowo Subianto. Saya membela implementasi Pasal 33 UUD 1945. Dua hal yang sangat berbeda.

Pasal 33 adalah konstitusi kita. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hilirisasi adalah tafsir konstitusional atas Pasal 33 itu.

Ketika hilirisasi diserang – bukan Prabowo yang saya bela. Tapi, Konstitusi yang saya bela.

Kedua – rekam jejak saya ada dan bisa ditelusuri. Sejak era Joko Widodo – jauh sebelum Prabowo berkuasa – saya sudah membuat Patent Platform Digital Ekonomi Pancasila.

Itu bukan proyek semalam.

Itu adalah pemahaman saya terhadap Pasal 33 UUD 1945 dalam konteks platform digital – diwujudkan dalam bentuk paten resmi yang tercatat negara.

Saya mengritik Suharto ketika dia berkuasa. Saya juga mengritik kebijakan Jokowi yang saya anggap menyimpang dari Pasal 33. Catatan itu ada. Bisa ditelusuri.

Ketiga – saya tidak menerima satu rupiah pun dari yayasan asing mana pun untuk menulis. Tidak ada paymaster di luar negeri. Tidak ada donor yang saya lapori sebelum menerbitkan tulisan.

Saya menulis dari keyakinan konstitusional yang sudah saya pegang sejak 1998 – ketika saya turun ke jalan bukan karena disuruh oleh siapapun. Jika Saudara Ady punya bukti sebaliknya – silakan publikasikan.

Saya persilakan.

Dan jika tidak ada buktinya – maka pertanyaan Saudara Ady adalah itu quoque fallacy: membalikkan pertanyaan sebagai cara menghindari menjawab substansinya.

Kelima: Tentang Mahasiswa

Ady Amar menulis: “Mahasiswa bukan robot narasi.” Saya setuju. Dengan sepenuhnya. Dan saya sudah menulis itu lebih dulu.

Tapi, Saudara Ady malah melewatkan pertanyaan inti saya. Bukan apakah mahasiswa mampu berpikir sendiri.

Pertanyaan saya: dalam ekosistem informasi yang ada – siapa yang telah memproduksi kerangka konseptual yang mereka gunakan untuk berpikir?

Ketika mahasiswa membaca kajian CELIOS tentang risiko fiskal MBG – dia berpikir kritis. Tapi apakah dia tahu lembaga yang memproduksi kajian itu menerima komitmen Rp 35 miliar dari OSF?

Memberikan informasi itu kepada mahasiswa – itulah yang saya lakukan. Bukan meremehkan. Memberdayakan.

Keenam: Lima Fakta yang Tidak Dibantah

Artikel Ady Amar yang panjang dan mengalir indah itu – sesungguhnya tidak membantah satu pun fakta yang saya sajikan:

Satu: OSF mengalirkan dana ke lembaga-lembaga yang saya sebut – tidak dibantah.

Dua: MDIF didirikan dengan dana awal $ 500.000 dari George Soros – tidak dibantah.

Tiga: CELIOS tercatat terima komitmen Rp 35 miliar dari OSF tahun 2024 – tidak dibantah.

Empat: Dokumen yang bocor dari OSF menunjukkan rencana mencegah keberlanjutan pemerintahan Indonesia – tidak dibantah.

Lima: Narasi The Economist, Bloomberg, kajian think tank domestik, dan tuntutan mahasiswa berjalan inline dalam periode yang sama – tidak juga dibantah.

Yang dilakukan oleh Saudara Ady adalah mempersoalkan cara saya menarik kesimpulan – tanpa membantah satu pun fakta yang menjadi landasannya.

Dalam debat akademik – itu bukan bantahan. Itu penghindaran yang sangat terampil.

Ketujuh: Tentang Demokrasi yang Sesungguhnya

Ady Amar menutup dengan kalimat yang indah: “Bangsa yang sehat tidak dibangun oleh keseragaman suara, melainkan oleh keberanian untuk berbeda pendapat tanpa saling menuduh sebagai alat pihak lain.”

Saya setuju sepenuh hati. Dan justru karena saya setuju – saya menulis apa yang saya tulis. Ruang demokrasi yang sehat membutuhkan transparansi. Transparansi tentang siapa yang berbicara.

Transparansi tentang siapa yang membiayai yang berbicara. Transparansi tentang kepentingan apa yang ada di balik sebuah narasi. Mempertanyakan transparansi bukan menutup demokrasi.

Mempertanyakan transparansi adalah fondasi demokrasi itu sendiri.

Yang menutup demokrasi adalah ketika pertanyaan tentang transparansi pendanaan dilabeli “konspirasi” – sehingga tidak perlu dijawab. Itulah yang jauh lebih berbahaya.

Penutup

Saudara Ady Amar. Saya tidak menulis untuk membela satu orang atau satu rezim.

Saya menulis karena Pasal 33 UUD 1945 adalah warisan konstitusional yang telah saya perjuangkan sejak sebelum banyak orang tahu nama Prabowo Subianto sebagai presiden.

Paten Platform Digital Ekonomi Pancasila yang saya ciptakan adalah bukti konkret komitmen itu. Bukan kata-kata. Karya yang tercatat.

Siapa pun yang berani mengimplementasikan Pasal 33 – terlepas dari segala kelemahannya – akan saya dukung dengan data dan argumen.

Dan siapa pun yang menyerang implementasi Pasal 33 itu – terlepas dari betapa elegannya bahasa yang mereka gunakan – akan saya jawab dengan data dan argumen pula.

Bukan karena saya dibayar. Tapi karena itulah yang saya yakini sejak lama, bahkan jauh sebelum saya jadi aktivis mahasiswa. Fakta-fakta yang saya sajikan masih berdiri.

Tidak satu pun dibantah dengan data. Dan selama fakta-fakta itu tidak dibantah – pertanyaan yang saya ajukan tetap relevan untuk dijawab.

Bangsa yang berani bertanya tentang siapa yang membiayai narasinya – adalah bangsa yang sedang beranjak dewasa.

Bangsa yang menyebut pertanyaan itu sebagai konspirasi – masih perlu banyak belajar tentang demokrasi yang sesungguhnya.

Dan bangsa yang tidak tahu bahwa konstitusinya sedang diserang – adalah bangsa yang paling mudah dijajah.

*) Agus M Maksum, Pemerhati Ekonomi Konstitusi dan Kebijakan Publik, Praktisi IT, Pembuat Patent Platform Digital Ekonomi Pancasila, Mantan Ketua Senat Mahasiswa ITS, Aktivis 98

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.