Terseret Kasus Suap ‘Blueray Cargo’: Menkeu Purbaya Harus Berani Copot Djaka Budi Utama dari Dirjen Bea Cukai

Tapi, berdasarkan perkembangan Mei 2026, nama DBU terseret dalam dakwaan kasus dugaan suap dan pemberian barang mewah untuk melancarkan jalur impor, yang muncul dalam persidangan pengusaha kargo.

Oleh: Muslim Arbi

KEMPALAN: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus berani mencopot Djaka Budi Utama (DBU) dari jabatan sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah namanya disebut dalam perkara dugaan suap pengurusan impor yang menyeret perusahaan Blueray Cargo.

Pencopotan perlu dilakukan untuk menjaga integritas institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara transparan tanpa intervensi.

Kalau nama seorang Dirjen sudah disebut dalam dakwaan kasus suap dan ada dugaan keterlibatan dalam rangkaian pertemuan dengan pihak yang kini menjadi tersangka, maka sebaiknya segera dinonaktifkan atau dicopot sementara demi menjaga marwah institusi.

Kemunculan nama DBU dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di PN  Jakarta Pusat pada Rabu (6/5/2026).

Dalam dakwaan tersebut, nama DBU disebut berada dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan sejumlah pengusaha kargo sebelum dugaan praktik pengondisian jalur impor terjadi.

Dalam pertemuan di Hotel Borobudur tersebut yang diduga dihadiri DBU bersama bos Blueray Cargo, John Field. Seperti diberitakan, John Field telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Bahwa ini soal etika jabatan dan kepercayaan publik. Presiden Prabowo Suianto dan Menkeu Purbaya  harus bertindak cepat agar tidak muncul persepsi adanya pembiaran.

Langkah pencopotan sementara itu merupakan hal lazim dalam proses penegakan hukum terhadap pejabat publik yang namanya telah disebut-sebut dalam proses persidangan.

Kalau pemerintah ingin serius memberantas mafia impor dan praktik suap di Bea Cukai, maka semua pihak yang disebut dalam dakwaan harus diperiksa secara terbuka, termasuk Djaka Budi Utama.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Djaka Budi Utama terkait namanya yang disebut dalam surat dakwaan perkara tersebut.

Tim Mawar

Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama adalah mantan anggota Tim Mawar Kopassus (1997-1998) yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 23 Mei 2025.

Penunjukannya menuai sorotan karena rekam jejaknya di tim yang terlibat saat penculikan aktivis 1998 dan kini terjerat kasus dugaan suap importasi.

Lulusan Akademi Militer 1990 (Infanteri/Kopassus) ini pernah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan pada April 1999 atas keterlibatannya dalam Tim Mawar, namun tetap bisa melanjutkan karier militer.

Sebelum menjadi Dirjen Bea Cukai, ia menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), Deputi di Kemenkopolhukam, dan Irjen Kemenhan. DBU dilantik setelah pensiun dini dari TNI pada 14 Mei 2025.

Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjuknya untuk memperkuat pengawasan di Bea Cukai. Sebelumnya, Prabowo memanggil Bimo Wijayanto dan Letjen TNI Djaka Budhi Utama ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 20 Mei 2025.

Pemanggilan ini berlangsung di tengah kabar penunjukan Bimo sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DBU sebagai Dirjen Bea dan Cukai.

Tapi, berdasarkan perkembangan Mei 2026, nama DBU terseret dalam dakwaan kasus dugaan suap dan pemberian barang mewah untuk melancarkan jalur impor, yang muncul dalam persidangan pengusaha kargo.

Penunjukannya itu dinilai sebagai langkah strategis untuk membenahi Bea Cukai, namun mendapat sorotan dari pegiat HAM dan pengamat militer.

*) Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu