Sekarat

Karena itu ketika Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto menyuarakan gagasan penundaan pemilu selama dua tahun, dia mengklaimnya sebagai suara para petani di Sumatera. Pernyataan Golkar ini kontan memicu reaksi negatif dari banyak kalangan. Golkar, bersama PAN (Partai Amanat Nasional) dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dianggap telah mencoreng amanat reformasi.

Publik akan menilai seberapa kadar demokrasi dari ketiga partai itu, apakah masih 24 karat atau sudah merosot sampai sekarat alias satu karat. Para pundit politik menyerukan supaya rakyat menghukum tiga partai itu dalam pemilu dengan tidak memilih mereka, supaya mereka menjadi sekarat.

BACA JUGA: Oki dan KDRT

Suara orkestrasi itu disebut-sebut bersumber dari lingkaran dalam Joko Widodo di Istana. Lingkaran Istana sudah membantah hal itu, tetapi pernyataan politik Jokowi yang bersayap membuat kecurigaan itu semakin kuat.

Ketika ide perpanjangan kekuasaan presiden itu muncul pada 2019, Jokowi bereaksi keras dengan mengatakan bahwa si empunya gagasan itu ingin cari muka dan ingin menjerumuskan Jokowi. Tetapi, sekarang tone pernyataan Jokowi sudah berubah. Jokowi mengatakan tidak bisa melarang kemunculan gagasan itu, karena hal itu bagian dari demokrasi. Jokowi menambahkan bahwa sebagai presiden ia akan taat dan patuh kepada konstitusi.

BACA JUGA: Jurnalisme Tuyul

Kalimat ini lembek dan bersayap. Kalau nanti gerakan ini menggelnding menjadi besar dan menjadi suara mayoritas di parlemen, maka amandemen konstitusi akan menjadi kenyataan, dan masa kekuasaan kepresidenan akan diperpanjang.

Jokowi yang taat dan patuh kepada konstitusi pun akhirnya menjalankan amanat konstitusi dan mendapatkan perpanjangan masa jabatan kepresidenan secara gratis.

Kalimat bersayap ini menjadi ujian kadar demokrasi Jokowi. Publik akan melihat berapa karat kadar demokrasi Jokowi. Apakah Jokowi masih 24 karat, atau sudah sekarat. (*)

Editor: DAD