Krisis Kepercayaan, Istana Semakin Tak Berdaya

Oleh: Isa Ansori (Kolumnis)

KEMPALAN: Ramai-ramai penentangan pemunduran pemilu 2024 yang ber konsekwensi perpanjangan massa jabatan presiden membuat istana tak berdaya.

Apalagi hasil investigasi Tempo dan CNN mengatakan ada dugaan keterlibatan orang-orang dekat presiden setingkat menko yang mengumpulkan beberapa petinggi partai untuk dibuat skenario pemunduran pemilu.

Dimulai dari menteri Bahlil yang melemparkan isu aspirasi pengusaha seolah pemilu akan mengganggu pemulihan ekonomi yang baru dimulai setelah mengalami massa pandemi Covid-19.

Setelah itu Muhaimin Iskandar ketua PKB, lalu Zulkifli Hasan Ketua PAN dan disusul Airlangga Hartarto, seolah mereka paduan suara yang mengikuti arahan dirigen, menyuarakan hal yang sama, karena diperlukan jaminan keberlangsungan pemulihan ekonomi dan untuk mengawal program nasional, dikuatirkan dengan adanya pemilu 2024 akan mengancam dunia usaha dan investasi maka ada baiknya pemilu diundurkan menjadi tahun 2026.

BACA JUGA: Sekarat

Para ketua partai itupun mengatasnamakan suara konstituen, padahal berdasar hasil survey yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) terjadi hal yang sebaliknya.

Menurut Burhanuddin dalam surveynya aspirasi kader PKB yang menolak pemilu diundurkan sebanyak 70%, Sedang PAN yang menolak penundaan sebanyak 81.9% serta Golkar sebanyak 57%. Burhanuddin pun mempertanyakan basis data yang dipakai oleh ketua ketiga partai tersebut yang mengatakan aspirasi penundaan pemilu berasal dari konstituennya.

Hasil survey IPI dan investigasi CNN maupun Tempo seolah menelanjangi disharmoni di dalam istana. Semakin menguatkan dugaan ada kebusukan disekitar istana dan orang-orang didalam istana.

BACA JUGA: Anies Tak Bisa Dibendung Lagi

Lalu dimana Presiden berada dalam situasi seperti ini? Diamnya presiden Jokowi terkesan adanya pembiaran dan “menikmati” perdebatan isu yang terjadi. Memang Presiden berkali-kali mengatakan taat konstitusi, namun dalam situasi seperti ini diamnya presiden bisa dimaknai, istana sedang menunggu situasi menguntungkan dari perdebatan ini.

Barulah setelah terjadi penolakan yang dilakukan oleh partai koalisinya, PDIP, Nasdem dan Gerindra, Presiden angkat bicara, meski apa yang disampaikan oleh presiden adalah hal normatif dalam sebuah negara demokrasi.