Menjelang Pilpres 2024, Kudeta Konstitusi Dimulai

Tidak berhenti disitu, teror PKI untuk merebut kekuasaan dengan jalan biadab terus dilakukan, 13 September 1948, PKI melakukan bentrok dengan TNI dan kemudian juga, tanggal 17 September 1948, melakukan serangkaian teror massal di Jawa Timur dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap kyai-kyai di Takeran, Magetan dan TNI.

Melihat gelagat PKI yang seperti itu, Soekarno pun merasa geram meski pada akhirnya Soekarno juga bisa dimanfaatkan, 19 September 1948, menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memilih Muso atau Soekarno-Hatta. Ultimatum Soekarno ini akhirnya melahirkan perang antara TNI dengan PKI di Madiun. Divisi 1 Siliwangi, pimpinan Kolonel Soengkono menggempur PKI dari Timur dan Divisi 2 pimpinan Kolonel Gatot Soebroto menggempur PKI dari barat. PKI bisa ditaklukkan, namun sayangnya Soekarno masih memberi maaf dengan tidak membubarkan PKI.

Begitulah watak PKI selalu berupaya merongrong konstitusi yang sudah disepakati. Nampaknya energi psikis PKI tak pernah berhenti merasuki kader-kadernya yang menyebar keperbagai elemen bangsa. Mereka selalu bikin gaduh dan berusaha membelokkan konstitusi.

BACA JUGA: Jokowipun Akhirnya Akan Mendukung Anies

Islam dan Nasionalis yang selalu berusaha mempertahankan konstitusi, nampaknya menjadi musuh utama gerombolan PKI yang bermetamorfosa ke berbagai kelompok masyarakat, baik itu parpol maupun organisasi sosial maupun masyarakat.

Mereka menjual gagasan seolah baik untuk bangsa, tapi sejatinya itu adalah langkah awal mereka untuk merongrong konstitusi. Mereka berlindung atas nama konstitusi untuk merongrong konstitusi.

Munculnya gagasan memundurkan pemilu 2024 menjadi tahun 2026, bisa ditebak sebagai upaya pembelokkan konstitusi. Mengapa? Karena keputusan penyelenggaraan sudah dilakukan oleh KPU, DPR dan Pemerintah dan sudah menjadi produk hukum. Sehingga ini menjadi kewajiban konstitusi untuk menjalankan. Tidak boleh ada alasan apapun.

Upaya memundurkan pemilu tak ubahnya menjadi peristiwa pembelokkan konstitusi yang berulang. Pemilik gagasan tentu hanya berpikir apa yang menjadi keuntungannya secara politik maupun personal, tak ada dibenak mereka berpikir tentang Indonesia yang baik kedepan. Mereka hanya seolah-olah mencintai Indonesia.

Usulan tiga ketua umum partai politik, PAN, PKB, dan Golkar yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri Bahlil tak ubahnya sebagai upaya pembelokkan konstitusi kalau boleh dibilang sebagai upaya kudeta terhadap konstitusi. Hal ini tak boleh dibiarkan.