Menelisik Bentuk Kabinet Republik Indonesia Masa B. J. Habibie

A. Faricha Mantika

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga

KEMPALAN: Bacharuddin Jusuf Habibie diangkat menjadi presiden, menggantikan Suharto, di tengah-tengah masa krisis. Ketika sebagian besar masyarakat Indonesia telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Tidak hanya pada figur-figur di pemerintahan, namun pada sistem politik yang telah memanipulasi demokrasi dan membuat Suharto dapat memerintah selama 31 tahun. Baru dua bulan-satu minggu menjabat sebagai wakil presiden, Habibie menggantikan Soeharto yang mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998.

Meskipun demikian, naiknya Habibie ke kursi kepresidenan tidak lantas membuat para penentang pemerintahan Soeharto lega. Menurut Pamungkas dalam bukunya Di Balik Jeruji Besi, penolakan terhadap pemerintahan Suharto merupakan penolakan terhadap keseluruhan sistem politik dan pemerintahan yang telah dibangun olehnya, termasuk orang-orang yang turut mendukung jalannya sistem tersebut. Habibie tak terkecuali. Di sisi lain, Leo Suryadinata dalam jurnalnya menguraikan, banyak juga yang memandang Habibie hanya sebagai presiden sementara, untuk masa transisi. Oposisi menganggap Habibie sebagai orang dekat Suharto, sehingga, ia tidak dapat memahami aspirasai masyarakat Indonesia.

Habibie menghabiskan sebagian besar karir politiknya sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi di Kabinet Pembangunan Soeharto secara berturut-turut. Dalam pandangan Anwar, ada beberapa kesempatan, ia mengungkapkan secara terbuka bahwa ia menganggap Suharto sebagai guru politiknya. Terlepas dari pandangan lawan politik Orde Baru tentang sosok Habibie, menurut Anwar, sejak awal diangkat sebagai presiden Habibie telah menunjukkan bahwa ia merupakan tipe pemimpin yang berbeda dengan Suharto. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat bahwa Habibie pun lama tinggal di Jerman, merasakan sistem pemerintahan demokrasi yang modelnya berbeda dari Indonesia meski esensinya ‘seharusnya’ sama, dan mengerti langsung bagaimana pandangan Barat atas Indonesia.

Hal yang melatarbelakangi antusiasme Habibie mengenai langkah-langkah yang dipandang perlu untuk diambil dalam masa reformasi sebagian tekanan publik dan upayanya untuk menarik popularitas. Tetapi, beberapa langkah/inisiatifnya dalam mereformasi sistem politik Indonesia juga cukup radikal, bahkan cenderung merusak kepentingan politiknya secara langsung. Anwar lebih lanjut menambahkan, langkah-langkah yang diambil Habibie pasca diangkat sebagai presiden dapat dilihat sebagai langkah yang masuk akal.

Habibie memahami bahwa masyarakat Indonesia butuh melihat komitmennya terhadap upaya reformasi, tetapi akan terlalu lama untuk membangunan kepercayaan publik dengan memilih kebijakan-kebijakan yang terlalu populis—meski kebijakan itu dapat menghindarkannya dari konsekuensi negatif. Belum tentu kebijakan-kebijakan yang dipandangnya penting bagi reformasi dapat diambil ketika kondisi kembali “normal.” Salah satu contohnya ialah undang-undang yang meliberalisasi media dipandang kebablasan. Meski demikian, Habibie mempertahankan undang-undang ini dan membela media bersama Menteri Penerangan, Junus Josfiah, dengan menyatakan bahwa kebebasan media merupakan hal penting.

Pada tanggal 22 Mei 1998, Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1998 yang memberhentikan dengan hormat para Menteri Negara pada Kabinet Pembangunan VII, serta membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Namun, Suryadinata berpendapat, pemerintahan Habibie merupakan kepanjangan dari Orde Baru. Ini lantaran dalam susunan kabinetnya, Habibie memasukkan 16 nama menteri yang sebelumnya menjabat di era Soeharto.

Posisi Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata RI masih dipegang oleh Wiranto yang menyatakan bahwa sebagian besar anggota MPR dan DPR tidak berubah susunannya, meskipun Habibie telah meletakkan beberapa pengkritik pemerintah di antara anggotanya. Meskipun demikian, Suryadinata sepakat bahwa sistem politiknya memang berubah dibanding dengan masa pemerintahan Suharto. Yang pada akhirnya mendorong kemunculan kekuatan sosial-politik baru (seperti: kelas menengah Indonesia dan mahasiswa).

Masa pemerintahan Habibie…