Kritik Oligarki, Partai Ummat Ajukan Judicial Review 0%

Defisit APBN 2022

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi pada saat yang sama juga mengeritik pemerintahan Jokowi karena terjadinya defisit APBN 2022 yang artinya akan menutup pembiayaan negara dari hutang baru yang sudah jumlahnya menggunung.

“Seandainya kita mendapatkan pemerintahan yang kapabel dan kredibel yang didapatkan dari hasil proses demokrasi yang fair, hal ini tak akan terjadi. Inilah pemerintahan yang dihasilkan dari aturan ambang batas 20 persen yang dikuasai oligarki,” Ridho menyesalkan.

Defisit APBN tahun 2022 yang dipatok pada angka 4,85 persen dari jumlah GDP atau sekitar 868 triliun rupiah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani memaksa pemerintah harus mencari sumber pendanaan untuk menutupi kekurangannya.

Partai Ummat menemukan postur APBN tahun 2022 adalah sebagai berikut: jumlah pendapatan adalah sekitar 1.800 triliun rupiah, sementara jumlah belanja negara mencapai sekitar 2.700 triliun rupiah, yang artinya masih defisit sekitar 868 triliun rupiah.

Namun pemerintah akan mencari dana segar sebesar 973 triliun rupiah, bukan sebesar jumlah defisit yaitu 868 triliun rupiah. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah mengenai perbedaan jumlah angka ini.

Pendapatan 1.800 triliun rupiah didapatkan dari pajak sebesar 1.500 triliun rupiah dan sisanya 300 triliun rupiah dari non pajak.

“Yang sangat memprihatinkan adalah kita harus membayar bunga hutang sejumlah 400 triliun rupiah yang jatuh tempo dari hutang baru yang kita buat. Dan ini kita baru membayar bunga hutang lho ya, belum membayar hutangnya sendiri,“ Ridho menegaskan.

“Ini tidak lagi gali lubang tutup lubang, tetapi hutang berbingkai, berbingkai dan berbingkai yang tak ada ujungnya. Setelah keluar dari bingkai yang satu kita kira sudah bebas, ternyata kita masih dalam bingkai yang lain yaitu bingkai debt trap,“ kata Ridho.

“Ibaratnya mimpi berbingkai yang dialami oleh seseorang. Setelah dia merasa sadar keluar dari mimpi, ternyata dia masih dalam mimpi juga. Dia sedang bermimpi keluar dari jerat hutang, tetapi itu hanya mimpi karena dia masih ada dalam mimpi,“ kata Ridho.

Partai Ummat mendesak agar pemerintahan Jokowi melunasi hutang negara yang jumlahnya sudah menggunung sebelum pemerintahannya berakhir pada tahun 2024. Hal ini, kata Ridho, agar pemerintahan berikutnya tidak terbebani.

“Rakyat sangat berharap pemerintahan Jokowi berlaku fair. Bila berani membuat hutang maka harus bertanggung jawab melunasinya. Janganlah mewariskan hutang ke pemerintahan berikutnya, apa lagi ke generasi mendatang yang tidak tahu apa-apa,“ pungkas Ridho. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam